HALO SEMARANG – Kasus stunting atau kurang gizi pada anak masih menjadi masalah kesehatan yang perlu penanganan serius oleh pemerintah. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang pada tahun lalu angkanya mencapai 20,9 persen atau sekitar 540 ribu balita yang terancam mengalami stunting.
Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebutkan, bahwa stunting atau gangguan pertumbuhan dialami oleh satu dari lima balita di Jateng. Masih tingginya angka stunting tersebut menjadi sorotan dan perhatian Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa 540 ribu balita stunting di Jateng merupakan angka yang memprihatinkan. Masih tingginya kasus tersebut harus menjadi perhatian serius dan harus diprioritaskan Pemprov Jateng. Karena hal ini menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Pemerintah harus turun tangan, jangan sampai SDM generasi kita terancam karena mengalami stunting dan gizi buruk. Karena secara teorinya balita dengan kondisi stunting cenderung memiliki kecerdasan lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh secara normal,” kata Heri.
Pihaknya mendorong Pemprov Jateng untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Pasalnya hal tersebut berdampak pada masa depan generasi bangsa. Bahkan dampak jangka panjang dari stunting ini bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pastinya ada perbedaan antara anak stunting dengan anak yang sehat dan normal. Stunting berpotensi menghambat perkembangan otak, mempengaruhi kemampuan mental dan belajar anak. Dalam artian, stunting menjadi salah satu ancaman SDM generasi kita,” lanjut Heri.
Ia melanjutkan, stunting dan masalah kekurangan gizi lain dipicu oleh kemiskinan, di mana balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati serta zat besi. Sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sulit mencukupi kebutuhan gizi anaknya.
“Selain kemiskinan, tingkat pendidikan juga mempengaruhi permasalahan gizi pada anak. Minimnya pengetahuan ibu hamil dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberian ASI dan memberikan gizi yang cukup akan berdampak pada kondisi pertumbuhan anak,” bebernya.
Melihat hal tersebut, Heri Pudyatmoko meminta pemerintah menyusun strategi dan skema pengentasan angka stunting. Mulai dari perencanaan anggaran serta program atau kebijakan yang lebih memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Heri Pudyatmoko pun menegaskan, upaya peningkatan status gizi pada masyarakat, termasuk penurunan prevalensi balita stunting, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov pada 2023, yang mana menjadi tahun terakhir kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jateng.
“Tentu yang kita inginkan generasi kita menjadi generasi yang unggul secara SDM dan memiliki kualitas tinggi. Maka dari itu, stunting ini harus segera ditangani karena menyangkut masa depan generasi muda. Angka stunting harus ditekan dengan program yang menyentuh ke persoalannya,” tegas Heri.
Ia juga mendorong Pemprov Jateng dan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Jateng untuk lebih serius jika ingin mengentaskan permasalahan stunting. Angka stunting yang ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2023 harus benar-benar bisa dicapai.
“Target pemerintah pada tahun 2023 terjadi penurunan stunting di Jateng dari 20,9 persen menjadi 14 persen. Maka harus ada langkah dan aksi nyata untuk mencapai target tersebut. Perlu ada tim khusus yang menangani stunting dan disebar di daerah-daerah yang angkanya masih tinggi,” pungkas Heri Pudyatmoko.(Advetorial-HS)
