HALO SEMARANG – Desakan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menguat di Kota Semarang. Tak hanya dari masyarakat dan mahasiswa, beberapa anggota DPRD Kota Semarang juga meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Kota Semarang yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, Suharsono meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang sudah berat saat dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan.
“Kondisi masyarakat sudah berat saat pandemi dan kini belum pulih. Jangan naikkan BBM sekarang,” kata Suharsono dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022) di Kota Semarang.
Lebih lanjut, pria yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang itu menyebut, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat sangat turun, maka kalau BBM naik, pasti daya beli masyarakat semakin rendah,” kata dia.
Oleh karena itu, imbuhnya, Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM untuk memulihkan ekonomi masyarakat. “Karena itu batalkan kenaikan BBM. Kita bangkit bersama untuk memulihlan ekonomi masyarakat dengan batalkan kenaikan BBM,” kata Suharsono.
Fraksi PKS, katanya, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah wajib membatalkan kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS di DPR RI bersama Fraksi PKS di seluruh Indonesia dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membatalkan kenaikan BBM,” pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang juga menyesalkan terkait kebijakan pemerintah yang tak konsisten soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa BBM tak akan naik hingga akhir tahun. Namun nyatanya kebijakan tersebut berubah, dan pemerintah juga melalui Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM pada pekan ini.
Fraksi Demokrat
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto menegaskan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat di wilayah Kota Semarang, tentang kenaikan harga BBM ini.
“Kenaikan harga BBM, khususnya yang subsidi ini sangat memberatkan masyarakat. Masyarakat juga khawatir, kenaikan harga BBM berimbas pada kenaikan banyak kebutuhan pokok. Padahal saat ini ekonomi masyarakat banyak yang belum stabil setelah pandemi Covid-19,” katanya, Senin (5/9/2022).
Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang juga akan menyampaikan masalah ini ke pemerintah Kota Semarang, untuk bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Apalagi kenaikan harga BBM dinilai bisa menyusahkan masyarakat di Kota Semarang.
“Saat ini masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih. Dampak yang dirasakan harga kebutuhan pokok melambung tinggi hingga sekarang. Masyarakat saat ini untuk membangun perekonomianya seperti sediakala sangat sulit. Apalagi dibebani dengan kenaikan harga BBM. Kami berharap pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut,” katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri.
Kenaikan harga BBM tersebut meliputi BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Yaitu pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp 12,500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.(HS)
