HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyatakan prihatin atas kejadian banjir rob yang melanda di wilayah Semarang Utara, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Dewan pun meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya, mengingat tanggul jebol baru ditangani sementara.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim. Dikatakan, perbaikan insfrastruktur berupa tanggul jebol di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas merupakan ranah Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Semarang.
“Maka kami minta semua pihak bisa saling berkoordinasi untuk melakukan perbaikan tanggul penahan laut yang jebol dengan segera. Memang saat ini sudah dilakukan perbaikannya dengan karung berisi pasir, tapi sifatnya sementara,” terangnya, Jumat (3/6/2022).
Koordinasi antara semua pihak tersebut penting, karena menurutnya hal itu menyangkut besarnya biaya perbaikan tanggul. Dan perbaikan sendiri penting agar tidak terjadi lagi tanggul jebol ke depannya.
“Kami dorong agar perbaikan itu nantinya bisa permanen agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” imbuhnya.
Selain itu Pemkot Semarang harus rutin mengecek insfrastuktur tanggul atau penahan laut secara berkala, terutama yang sudah rawan rusak.
Hal lain yang perlu diperhatikan juga oleh Pemkot Semarang adalah warga terdampak, baik dari sisi psikis, sosial dan kesehatannya.
“Terutama mungkin muncul penyakit kulit, seperti gatal-gatal dan lainnya, sehingga Pemkot Semarang harus bisa meringankan beban dan membantu warga yang terkena dampak banjir rob. Misalnya kebutuhan sehari-hari, mulai dari logistik seperti nasi bungkus dan obat-obatan. Jika ada dana taktis dari Pemkot bisa disalurkan agar warga bebannya menjadi ringan menghadapi cuaca ekstrim yang masih akan berlangsung sampai sekarang,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ditambahkan pula banyak juga karyawan yang karena kondisi cuaca ekstrim banjir rob tinggi, terpaksa ditempat kerjanya diliburkan.
Pihaknya berharap kepada para pengusaha meski sempat menghentikan aktivitas pabrik, namun tetap bisa memberikan gaji secara penuh kepada para karyawan yang terdampak.
“Tapi kalau tidak mampu bisa berdiskusi dengan karyawan karena kondisi alam yang tidak bisa dihindari, sehingga ada semacam kesepakatan antara mereka (karyawan dan pengusaha-red), “paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, banjir rob di Semarang karena selain adanya tanggul jebol juga akibat dari penurunan tanah. Penurunan tanah khususnya di wilayah Semarang Utara ataupun Semarang Timur, tercatat 10 centimeter per tahunnya.
“Aktivitas pengambilan air tanah yang berlebihan menjadi salah satu faktor terjadinya land subsidence atau penurunan tanah. Dan berimbas pada banjir rob yang tinggi di wilayah pesisir Semarang,” ujarnya.
Dikatakan Hendi, sapaan akrab Walikota Semarang, agar tidak bertambah parah garus dilakukan langkah antisipasi salah satunya adalah berganti menggunakan PDAM dan tidak lagi menggunakan air tanah. Pasalnya, penindakan air tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan retribusi air tanah ada di Pemerintah Kota.
“Penurunan muka tanah ini terjadi salah satunya karena pemakaian air tanah yang berlebihan. Bahkan beberapa waktu lalu dari diskusi dengan PT Pelindo 3, masih banyak perusahaan yang menggunakan air tanah,”ungkap Hendi.
Hendi menjelaskan, jika untuk menekan penggunaan air tanah harus ada penanganan bersama atau koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemkot Semarang, pengusaha, PDAM dan stake holder lainnya.
“Ini perlu tim gabungan untuk edukasi beralih dari air tanah ke air PDAM. Satpol PP bisa melakukan pengawasan,” tambahnya.
Sebelumnya Pelindo 3 telah melakukan MoU dengan menghibahkan tanahnya agar bisa dibangun oleh pemerintah.
“Anggaran pembangunan tanggul laut ini sekitar 300 miliar lebih,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin menjelaskan jika saat ini kondisi air laut cenderung lebih tinggi dibanding permukaan tanah di wilayah Semarang Utara dan Timur. Karena adanya penurunan muka tanah.
“Semarang ada land subsidence 10 centimeter per tahun. Kita harus berkomunikasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Sedangkan Tol laut yang juga berfungsi sebagai tanggul laut, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ini, adalah langkah penyelesaian masalah jangka panjang. Apalagi selain sebagai jalan, dan tanggul akan ada kolam retensi dengan luas 220 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk suplai air bersih.
“Dengan kolam retensi ini bisa digunakan sebagai air baku suplai air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat, sehingga pemakaian air tanah bisa ditekan. Kolam ini juga punya fungsi mengisi kembali rongga-rongga yang ada di dalam tanah,” jelasnya.
Peninggian tanggul sebelum Tol Laut ini berjalan, harus terus diupayakan dengan inovasi terkait peninggian tanggul yang tidak merubah total konstruksi bawah, sehingga lebih mudah dilakukan. Tujuannya agar air laut tidak masuk ke daratan. (HS-06)
