HALO SEMARANG – Dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah harus mengambil langkah dan tindakan luar biasa, demi keselamatan masyarakat. Namun langkah luar biasa yang diambil, sudah dilakukan dengan pertimbangan matang dan penuh kehati-hatian, agar tidak menabrak rambu-rambu konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara, dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, yang digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (10/02/2022).
“Saya ingin menegaskan, bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, menjaga agar semua langkah yang ditempuh, tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi,” tegas Kepala Negara.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa setiap regulasi maupun kebijakan yang diambil, telah dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan alasan yang faktual, objektif, dan terukur. Langkah yang diambil, tidak lain untuk mengatasi krisis dan menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid-19.
“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun, bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” kata dia, seperti dirilis Setkab.go.id.
Presiden menyadari bahwa pandangan MK dan pemerintah tidak selamanya sejalan. Tetapi pemerintah akan menghormati dan melaksanakan setiap putusan MK. Hal tersebut juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat.
“Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK. Karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat,” tandasnya.
Presiden pun berharap ke depan putusan MK dapat membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kehidupan bangsa dan negara.
“Kepastian dan keadilan saja itu juga tidak cukup, semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kita Indonesia,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK), yang memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital.
“Saya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi, yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan beralih kepada peradilan digital,” ucap Presiden.
Presiden meyakini dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum menyiapkan langkah lebar, untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.
“Saya melihat semangatnya sangat jelas, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memudahkan akses bagi para pencari keadilan untuk memastikan tetap tegaknya hukum dan terjaganya kepentingan kemanusiaan,” tegasnya. (HS-08)
