HALO SEMARANG – Kebijakan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan sejumlah daerah, masih akan dikaji oleh Pemerintah Kota Semarang.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Semarang tidak mau terburu-buru untuk segera memberlakukan status PSBB di kota berpenduduk 1,67 juta jiwa ini.
Pemkot masih berhitung segala kemungkinan beserta dampaknya jika kebijakan tersebut diberlakukan.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng dan beliau sudah menyampaikan pandangan supaya Kota Semarang segera PSBB. Namun saya bilang saya minta waktu untuk berhitung,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Senin (20/4/2020).
Wali kota yang biasa disapa Hendi ini mengatakan, terkait anggaran pihaknya tidak ada masalah jika PSBB diterapkan.
Namun yang jadi persoalan adalah apabila PSBB diterapkan hanya di Kota Semarang, apakah kemudian hal tersebut bisa efektif untuk penyebaran wabah corona.
“Setiap pagi ribuan orang Kendal atau Demak datang ke Mangkang atau Kaligawe karena di situ ada kawasan industri. Kalau ini kami tutup (PSBB), kemudian selama 14 atau 42 hari ke depan katakanlah semua bisa clear, tapi ketika dibuka lagi orang-orang pada masuk lagi, kira-kira ini jadi persoalan atau tidak?,” katanya.
Hendi menjelaskan, jika kebijakan tersebut jadi diterapkan, maka semestinya disertai pula dengan PSBB daerah lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Semarang. Minimal seperti daerah Demak, Kendal, serta Kabupaten Semarang.
Tak hanya soal akses pergerakan manusia dalam wilayah saja, Pemkot Semarang juga berhitung soal kesiapan logistik jika PSBB diterapkan. Suplai pangan menjadi prioritas utama bagi jutaan keluarga di Kota Semarang berikut serta jangka waktu pasokannya.
“Warga Semarang itu tidak hanya dari kelompok orang mampu yang sudah mempunyai tabungan. Kami juga harus berhitung. Bahkan dalam kondisi saat ini, masih cukup banyak keluarga yang kalau diberhentikan, maka mereka ini bingung untuk mencari makan untuk esok hari,” katanya.
“Bukan berarti saya tidak ingin melaksanakan PSBB, tapi bagaimana kemudian warga bisa disiplin tetap di rumah dan suplai dari pemerintah benar-benar siap. Kalaupun jika suplai sudah diberi namun mereka masih punya celah untuk beraktifitas karena tidak bisa berbelanja kebutuhan makanan pokok, maka apa yang kemudian terjadi di kota ini? Ini juga harus dihitung,” katanya.
Hendi mengaku tidak mau secara emosional menerapkan PSBB, karena dirinya ingin semua elemen masyarakat ikut terlibat.
Bahkan dirinya juga sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah stakeholder untuk berdiskusi terkait kemungkinan PSBB, mulai dari Forkopimda, dokter, pengusaha, hingga pakar ahli dan tokoh masyarakat.
“Rencananya Selasa atau Rabu (21-22/4/2020) kami dipanggil oleh Gubernur Jateng untuk menjelaskan kesiapan penerapan PSBB. Saya rasa ini keputusan yang harus diambil bukan secara ujug-ujug, tapi harus dicermati dengan baik dan benar. Tapi kalaupun memang petunjuk Gubernur harus seperti itu (PSBB), maka kami siap (melaksanakan-red),” katanya.
Sebagai tambahan, update data penularan corona di Kota Semarang perhari Senin (20/4/2020), tercatat ada 123 pasien positif Covid-19 dan terbanyak dirawat di RSUP dr Kariadi. Untuk PDP ada 208 orang dan ODP sebanyak 604 orang, sedangkan untuk pasien sembuh ada 42 orang.
“Dari evaluasi sepekan kemarin, masih banyak warga yang keluar tidak pakai masker, makan bergerombol, atau yang nongkrong dan kadang malah ada yang trek-trekan (motor). Saya sarankan kepada warga Semarang agar tetap mematuhi SOP yang ada, karena ini hal yang harus kita cermati dan saya ingin semuanya bisa disiplin,” katanya.(HS)