HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026 dengan menyiapkan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Total sebanyak 123 juta liter air telah disiapkan untuk didistribusikan ke wilayah terdampak.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan secara menyeluruh bersama BPBD kabupaten/kota.
“Tahun 2026 ini, hasil koordinasi kami menunjukkan ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan terdampak. Sebanyak 123 juta liter air sudah disiapkan dan siap didistribusikan,” ujarnya dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).
Meski saat ini sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, Bergas menjelaskan bahwa musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Juni 2026, khususnya di Pulau Jawa. Karena itu, langkah antisipasi dilakukan lebih awal agar distribusi air dapat berjalan cepat saat dibutuhkan.
Ia menambahkan, pola kekeringan tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi pada 2024. Saat itu, BPBD provinsi bersama daerah telah menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih ke wilayah terdampak.
“Pengalaman 2024 menjadi acuan kami. Tahun ini persiapan ditingkatkan, baik dari sisi volume air maupun kesiapan distribusi,” jelasnya.
Selain menyiapkan pasokan air, BPBD juga telah memetakan jalur distribusi dan kebutuhan armada pengangkut. Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran operasional, terutama untuk distribusi air, seiring kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat, terutama dalam memetakan wilayah rawan kekeringan.
Menurutnya, upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada penyediaan air bersih, tetapi juga dampaknya terhadap sektor lain, termasuk pertanian.
“Kami akan koordinasikan lebih lanjut, termasuk dengan BUMD. Tujuannya agar dampak kekeringan bisa ditekan, baik untuk kebutuhan air bersih maupun air baku, serta menjaga ketahanan pangan,” ujar Luthfi.
Pemprov Jateng berharap langkah antisipatif ini dapat meminimalkan dampak musim kemarau, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi krisis air.(HS)
