HALO JAKARTA – Kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam program perlindungan dan penataan pesisir Jawa. Fokus penanganan mencakup persoalan banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah yang selama ini membayangi wilayah pesisir.
Hal tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan, serta dihadiri para pemangku kepentingan pusat dan daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyebut rapat ini menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang Pantura Jawa.
“Rakor ini menjadi titik awal pembangunan giant sea wall. Kajian di Jawa Tengah sudah selesai, dan koordinasi dengan Badan Otorita Pantura sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu,” ujarnya.
Menurut Taj Yasin, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan pesisir dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah prioritas.
Di Jawa Tengah, tiga daerah yang menjadi fokus awal pembangunan yakni Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Saya minta kepala daerah segera turun ke masyarakat untuk menyampaikan rencana ini, karena pembangunan akan segera dimulai,” tegasnya.
Ia menambahkan, proyek ini tidak hanya bertujuan menahan rob, tetapi juga mendukung kebutuhan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan pesisir.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa wilayah Semarang dan sekitarnya masuk dalam prioritas penanganan awal bersama Jakarta dan kawasan sekitarnya.
“Kami identifikasi wilayah paling rentan adalah Jakarta dan Semarang. Dari total sekitar 565 kilometer garis Pantura, tentu kita mulai dari titik yang paling membutuhkan intervensi,” jelasnya.
AHY menekankan bahwa penanganan pesisir tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan.
“Tidak semua harus berupa tanggul raksasa dari ujung ke ujung. Bisa kombinasi antara infrastruktur fisik, solusi hijau, dan pendekatan berbasis alam seperti mangrove,” ujarnya.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan, menambahkan bahwa penanganan Pantura akan dibagi dalam beberapa segmen wilayah. Untuk Jawa Tengah, salah satu fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang.
Menurutnya, sejumlah kajian teknis telah dilakukan, mulai dari investigasi tanah, batimetri, hingga pemodelan penanganan di lapangan.
“Pelaksanaan program ini harus dilakukan bersama pemerintah daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata Didit.
Secara geografis, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan sekitar 651,47 kilometer berada di wilayah Pantura. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun juga rentan terhadap bencana pesisir.
Sejumlah persoalan yang dihadapi meliputi abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, hingga pencemaran lingkungan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menjalankan berbagai program pengelolaan pesisir, salah satunya melalui gerakan “Mageri Segoro” yang fokus pada rehabilitasi ekosistem. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, hingga komunitas lingkungan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pelindung pantai juga terus didorong, seperti proyek Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Pekalongan dan Rembang, pembangunan breakwater, hingga rencana hybrid sea wall di Demak.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah Pantura Jawa Tengah, antara lain dari Kota Semarang, Kota dan Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, hingga Jepara.
Dengan dimulainya tahap awal ini, pemerintah berharap penanganan Pantura Jawa dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi, sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi ancaman pesisir yang kian nyata.(HS)
