HALO TEGAL – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren melalui penguatan saluran pengaduan, pembentukan forum santri, serta pendampingan bagi korban dan pelaku. Langkah ini dilakukan agar pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman bagi anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan pencegahan kekerasan harus dilakukan secara sistematis, bukan sekadar merespons kasus yang sudah terjadi.
“Angka kekerasan di pondok pesantren setiap tahun meningkat dari 2021 sampai Agustus 2026. Kita tidak hanya sibuk dengan angka, tetapi bagaimana melakukan tindakan preventif,” katanya dalam Sarasehan Santri memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Provinsi Jawa Tengah di Pendapa Pemkot Tegal, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 santri dan santriwati. Dalam paparannya, Uswatun menyebut terdapat 22 kasus kekerasan di lingkungan pesantren pada periode Januari–Maret 2026, dengan jumlah korban mencapai 85 orang.
Menurut dia, upaya pencegahan harus mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perundungan, termasuk penghinaan fisik atau body shaming, hingga kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan pendidikan.
Uswatun menilai, santri perlu memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan kekerasan. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan forum santri yang berperan sebagai pelopor pencegahan perundungan sekaligus membantu menindaklanjuti pengaduan.
Pesantren juga didorong memperkuat standar operasional prosedur (SOP), menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta mengevaluasi pola pengasuhan dan pendidikan secara berkala. Pengawasan, termasuk melalui pemasangan kamera CCTV di area yang tepat, turut dinilai dapat mendukung keamanan lingkungan pesantren.
Selain pencegahan, penanganan korban dan pelaku harus dilakukan secara tepat. Korban membutuhkan pendampingan untuk pemulihan trauma, sedangkan pelaku perlu mendapatkan pembinaan agar memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan serupa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, mengatakan pemerintah siap mendampingi pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Ia menyebut Jawa Tengah memiliki sekitar 5.325 pesantren dengan 815.504 santri. Menurutnya, penguatan sistem pengasuhan dan pendidikan penting untuk mencegah kekerasan sekaligus membentuk generasi yang memahami nilai agama dan kebangsaan.
“Pemerintah provinsi dan Kementerian Agama siap untuk pendampingan bila di pesantren ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan, baik kekerasan verbal maupun yang lain,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, menegaskan komitmen menjadikan wilayahnya sebagai ruang aman bagi anak-anak, termasuk di lingkungan pesantren.
“Setiap jengkal tanah di Kota Tegal harus menjadi ruang aman dan bebas dari tindak kekerasan bagi anak-anak,” katanya.
Pesan pencegahan kekerasan juga mendapat perhatian dari kalangan santri. Santri SMP Al Irsyad Kota Tegal, Rafifah Raisa Rabani, mengapresiasi sarasehan tersebut karena membantu santri memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik.
“Harapannya tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan antarsantri maupun oleh tenaga pendidik,” ujarnya.
Sementara itu, santri Pondok Pesantren Al Munawaroh Margadana, Kota Tegal, Muhammad Brayen, mengatakan kegiatan tersebut mengajarkan santri untuk mengingatkan rekan-rekannya yang masih melakukan perundungan. Ia berharap praktik perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan pesantren.
Sepanjang sarasehan, para santri tampak antusias mengikuti diskusi dan aktif mengajukan pertanyaan. Mereka berharap mendapatkan pemahaman serta langkah konkret agar pesantren masing-masing menjadi lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.(HS)
