HALO JEPARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan memperluas skrining, pencegahan, dan pengobatan hingga tingkat desa. Namun, hingga 9 Oktober 2026, baru 421 dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah yang berstatus Desa/Kelurahan Siaga TB.
Penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menuju eliminasi TB di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, termasuk partisipasi aktif masyarakat.
“Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Sumarno saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, penemuan kasus TB di Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen. Sementara itu, persentase pasien yang memulai pengobatan tercatat sebesar 91,76 persen.
Adapun keberhasilan pengobatan TB sensitif obat mencapai 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat sebesar 79,54 persen. Di sisi lain, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan TB masih perlu diperkuat, terutama dalam pencegahan penularan dan pemberian terapi pencegahan bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
Menurut Sumarno, penemuan kasus secara dini harus diikuti pemeriksaan diagnostik, pengobatan, serta pemantauan pasien secara terintegrasi. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada skrining, tetapi berlanjut hingga pasien menyelesaikan pengobatan sesuai ketentuan.
Pemprov Jateng juga mendorong integrasi program Active Case Finding (ACF) atau penemuan kasus aktif TB dengan layanan kesehatan primer. Integrasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan proses skrining, rujukan, pencatatan, hingga tindak lanjut pasien.
Upaya itu didukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang hingga 12 Oktober 2026 telah melayani 18,8 juta orang di Jawa Tengah. Selain itu, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang dijalankan Pemprov Jateng telah memberikan pelayanan sebanyak 1.857 kali dengan sasaran sekitar 131.500 orang.
Sumarno juga meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pemeriksaan diagnostik, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta mendukung inovasi penemuan kasus aktif yang dikembangkan pemerintah daerah.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota semakin memprioritaskan penanggulangan TB melalui perencanaan dan penganggaran yang memadai, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan dukungan hingga tingkat desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menekankan pentingnya evaluasi secara berkala agar program penanggulangan TB berjalan efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengapresiasi pelaksanaan skrining terhadap kontak erat pasien TB di Kabupaten Jepara. Dari target 161 titik skrining, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 107 titik.
“Artinya, program ini sudah berjalan sangat baik. Jadi, tiap tahun kita evaluasi agar makin baik,” katanya.
Menurut Benyamin, tantangan penanggulangan TB bukan sekadar memastikan pasien menjalani pengobatan, melainkan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini.
Ia menilai pemberian obat pencegahan bagi kontak erat yang memenuhi indikasi medis menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko berkembangnya infeksi menjadi penyakit TB.
“Kontak erat itu harus mendapatkan obat pencegahan,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, program CKG diharapkan dapat membentuk kebiasaan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Melalui pemeriksaan dan skrining, risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Ia juga menyoroti dukungan program Speling di Jawa Tengah yang dinilai membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan medis.
Melalui deklarasi Desa Siaga TB, pemerintah berharap pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, kader, organisasi masyarakat, dan warga dapat terlibat aktif dalam edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta pencegahan penularan.
Dengan memperkuat upaya dari tingkat desa, penanggulangan TB diharapkan tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien yang telah terdiagnosis, tetapi juga mampu memutus rantai penularan dan memperluas perlindungan bagi masyarakat.(HS)
