KOTA SEMARANG sedang punya satu masalah yang hari ini cukup serius, panas.
Kemarau tahun ini memang datang dengan percaya diri. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Jawa mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat panjang hingga ekstrem pada September 2026.
Kota Semarang bahkan masuk wilayah dengan status awas kekeringan meteorologis pada dasarian kedua September. Kondisi atmosfer yang kering juga membuat pemanasan permukaan lebih intens dan suhu maksimum meningkat.
Lalu, pada Rabu malam, 30 September 2026, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang terbakar. Api yang pertama muncul di zona 1 kemudian merembet ke zona 2 dan 3. Area terdampak diperkirakan mencapai 10 hektare. Sekitar 50 personel pemadam dikerahkan dan tujuh mobil pemadam disiagakan untuk melokalisasi kobaran. Asap pun menyebar, dan berdampak pada aktivitas warga di kawasan sekitar.
Di TPA Jatibarang, keberadaan gas metana membuat api membara cukup besar dan menyulitkan proses pemadaman.
Jadi, kalau Semarang hari-hari ini terasa panas, penyebabnya cukup lengkap. Matahari punya kontribusi. Kemarau ikut menyumbang. Tumpukan sampah menyediakan bahan bakar. Gas metana menambah efek khusus.
Dan rupanya, ada satu sumber panas lain yang tidak tercatat di termometer BMKG. Politik Pemerintahan.
Suhu politik Kota Semarang juga sedang memasuki musim yang menarik. Pembahasan APBD 2027 mulai memasuki ruang yang penuh angka, kepentingan, usulan, pokok pikiran, dan tentu saja aroma khas rapat anggaran, keterlambatan dan deadline.
Secara resmi, pembahasan APBD tentu punya prosedur. DPRD bahkan sudah menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD untuk sasaran dan prioritas pembangunan 2027 pada Agustus 2026. Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD juga mengikuti dialog bersama KPK mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD 2027. KPK mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, pencegahan korupsi, serta anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di atas kertas, semuanya terlihat adem.
Masalahnya, politik jarang tinggal di atas kertas.
Ketika APBD mulai dibicarakan, setiap angka bisa berubah menjadi kursi kecil untuk duduknya kepentingan. Setiap program bisa punya banyak pintu masuk. Setiap usulan bisa membawa atas nama warga, meskipun kadang warga sendiri baru tahu setelah programnya masuk daftar.
Di titik ini, istilah “kue kekuasaan” terasa cocok sebagai metafora. Bukan berarti setiap pembahasan APBD pasti berisi perebutan kepentingan. Itu tuduhan yang terlalu jauh. Namun, publik tentu berhak bertanya ketika perdebatan politik lebih mudah terdengar daripada penjelasan mengenai apa yang akan benar-benar dirasakan warga dari anggaran tersebut.
Sebab warga Semarang tidak makan pokok-pokok pikiran. Warga makan nasi.
Warga juga membutuhkan air ketika kemarau panjang, lingkungan yang aman dari kebakaran, pengelolaan sampah yang waras, jalan yang tidak membuat sepeda motor merasa sedang mengikuti lomba ketahanan suspensi, layanan kesehatan yang terjangkau, sekolah yang layak, serta pekerjaan yang bisa membuat dapur tetap mengepul.
Kalau boleh bercanda sedikit, warga sebenarnya tidak terlalu peduli siapa mendapatkan potongan kue paling besar. Yang penting jangan sampai kuenya sudah dibagi, piringnya sudah dicuci, lalu warga hanya mendapatkan foto kegiatan.
Ironinya, Kota Semarang sedang menghadapi persoalan yang cukup nyata. BMKG sudah memberi peringatan kekeringan. TPA terbakar. Sampah tetap datang setiap hari. Dan ketika suhu udara meninggi, kota membutuhkan kebijakan yang juga mampu bekerja di lapangan, bukan sekadar kalimat indah dalam dokumen perencanaan.
Di sinilah APBD semestinya menjadi alat yang sederhana, uang publik dikumpulkan, lalu dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik.
Kalau persoalan sampah serius, anggaran harus menjawab persoalan sampah. Kalau kekeringan mengancam, kebijakan air harus punya tempat yang jelas. Kalau kebakaran menjadi ancaman, kesiapan pemadam dan mitigasi harus dihitung secara masuk akal. Kalau warga masih berhadapan dengan persoalan ekonomi, program penguatan pendapatan masyarakat perlu terlihat hasilnya.
Bukan sekadar terlihat bagus ketika dipresentasikan.
Sebab APBD bukan pertandingan siapa paling pandai berdebat. APBD adalah uang warga yang sedang diberi tugas.
Dan uang itu punya sifat unik, tidak bisa ikut rapat, tidak bisa tepuk tangan, tidak bisa membalas komentar di media sosial. Ia hanya bisa berpindah dari kas daerah menuju program yang kemudian dinilai warga dari hasilnya.
Sementara itu, api di TPA Jatibarang memberi pelajaran yang cukup sederhana. Api kecil bisa menjadi besar ketika bahan bakarnya tersedia.
Dalam politik, barangkali bahan bakarnya berbeda, ego, kepentingan, komunikasi yang buruk, atau sekadar terlalu lama merasa paling benar. Kalau tidak dikelola, suhunya bisa naik sendiri.
Karena itu, Semarang mungkin membutuhkan lebih banyak air untuk memadamkan kebakaran dan lebih banyak kepala dingin untuk mengelola anggaran.
Jangan sampai warga harus melihat dua pemandangan sekaligus: TPA terbakar karena sampah menumpuk, sementara ruang politik ikut panas karena kepentingan menumpuk.
Kalau itu terjadi, kota ini benar-benar punya masalah baru.
Bukan lagi sekadar Semarang panas. Tapi Semarang kepanasan.
Dan warga tentu berharap yang akhirnya keluar dari APBD 2027 bukan asap yang menyesakkan napas, bukan bara, apalagi serpihan kue kekuasaan.
Melainkan program yang benar-benar sampai ke meja makan mereka.
Yang dibahas di meja rapat bukan ego masing-masing, melainkan kepentingan warga.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
