HALO KENDAL – Aksi demonstrasi di area kawasan industri dikhawatirkan akan mengganggu operasional perusahaan atau pabrik, selain itu dapat mengancam iklim investasi, serta keberlangsungan lapangan kerja.
Hal itu yang menjadi alasan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPSI – SPTI) Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kendal menolak segala aktivitas yang dapat menyebabkan terganggunya iklim investasi di Kawasan Industri Kendal (KIK).
Ketua SPSI – SPTI PUK Kendal, David menegaskan, kawasan industri sebagai area yang sensitif karena menjadi pusat operasional ratusan perusahaan sekaligus.
“Kami dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dengan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa dan aktivitas apapun yang dikhawatirkan dapat mengganggu operasional perusahaan-perusahaan yang ada di KIK ini,” tandasnya, Jumat (18/9/2026).
David menyadari, menyampaikan aspirasi di muka umum adalah hak konstitusional warga negara, namun untuk pelaksanaannya sebisa mungkin dihindari area vital yang dapat mengganggu operasional kawasan industri.
“Dengan terganggunya operasional, maka akan berimbas larinya para investor, yang kemudian berpindah ke daerah lain dengan biaya kompetitif dan stabilitas lebih tinggi,” ujarnya.
David menyebut, selama ini keberadaan kawasan industri, manfaatnya secara umum telah banyak dirasakan masyarakat Kendal, khususnyw di wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong. Selain itu lapangan kerja, baik formal maupun informal juga telah tercatat di sana.
Pihaknya berharap, untuk menjembatani benturan kepentingan, maka sebaiknya permasalahan dapat diselesaikan melalui ruang dialog atau audiensi formal.
“Kami siap mendukung iklim investasi di KIK, dan kami siap berdialog terkait permasalahan-permasalahan yang terkait pekerja atau buruh yang bekerja di KIK,” ungkap David.
Harapan yang sama disampaikan Kepala Desa (Kades) Wonorejo di Kecamatan Kaliwungu, Hisyam Ali, yang juga menjabat Bendahara SPTI PUK Kendal.
Menurutnya, iklim investasi merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi daerah.
“Banyak warga lokal yang kini terserap menjadi tenaga kerja industri, sehingga mereka tidak perlu lagi merantau jauh ke luar kota atau luar negeri untuk mencari nafkah,” ujar Hisyam.
Untuk itu, pihaknya menolak adanya rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di KIK. Karena dikhawatirkan bisa mengganggu iklim investasi di Kendal
“Kehadiran KIK sekarang sudah menyerap ribuan tenaga lokal, sehingga memicu pertumbuhan usaha mikro. Banyak bisnis yang mulai tumbuh, mulai rumah kos hingga transportasi di Kaliwungu,” ungkap Hisyam.
Seperti diketahui, ada rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan salah satu aliansi di KIK dengan beberapa tuntutan, salah satunya terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan.(HS)
