HALO SEMARANG – Pengembangan ekonomi syariah akan menjadi salah satu fokus pembangunan Jawa Tengah pada 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai penguatan sektor tersebut harus diarahkan tidak sekadar menjadi agenda kebijakan, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, ekonomi syariah sejalan dengan visi Pemprov Jateng dalam memperkuat perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikan Taj Yasin mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (3/9/2026).
“Anggota DPRD mendukung program kami di pemerintahan tahun 2027, salah satunya adalah ekonomi syariah,” ujar Taj Yasin.
Menurutnya, selain ekonomi syariah, pengembangan pariwisata berkelanjutan juga menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian dan dikawal dalam pembangunan Jawa Tengah tahun depan.
Taj Yasin menegaskan, pengembangan kedua sektor tersebut tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah. Lebih jauh, kebijakan yang disusun harus mampu menciptakan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
“Yang paling penting bagaimana program-program tersebut bisa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin juga mengapresiasi DPRD Jawa Tengah yang telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Berbagai aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Taj Yasin, usulan yang disampaikan DPRD akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan Jawa Tengah pada 2027.
Termasuk di dalamnya usulan mengenai pengembangan ekonomi syariah yang dinilai memiliki peluang untuk ikut memperkuat perekonomian masyarakat.
Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berbagai usulan dari DPRD tentu akan kami tindaklanjuti dalam penyusunan anggaran tahun depan, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas tiga agenda utama. Pertama, persetujuan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.
Kedua, persetujuan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027.
Ketiga, penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027.
Dengan masuknya ekonomi syariah dalam fokus pembangunan 2027, Pemprov Jateng berharap sektor tersebut dapat berkembang lebih luas dan terhubung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi konsep pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak kesejahteraan di Jawa Tengah.(HS)
