HALO SEMARANG – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencukupi.
Tantangan penanganan bencana, menurutnya, lebih terletak pada percepatan distribusi bantuan agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.
Marwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan stok bantuan di sejumlah titik, termasuk Labuan Bajo dan lokasi-lokasi pengungsian di beberapa kabupaten.
Selain itu, masih tersedia bantuan yang berada di Halim untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Dari sisi kebutuhan masyarakat, stoknya sudah memadai, selain yang ada di lokasi, baik Labuan Bajo maupun di titik-titik beberapa pengungsian, beberapa kabupaten ini, sudah memadai. Tinggal bagaimana memaksimalkan distribusi,” kata Marwan, di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, belum lama ini.
Menurut Marwan, kondisi geografis NTT menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Karena itu dia meminta masyarakat tetap bersabar sembari pemerintah mengoptimalkan berbagai cara untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terbatas.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses distribusi bantuan, termasuk memanfaatkan kendaraan roda dua untuk mengantarkan logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan berukuran besar.
“Kami dapat juga penjelasan tadi bahwa lokasi yang sulit dijangkau ini, pemerintah sudah mengambil langkah melibatkan masyarakat. Bahkan diantar lewat sepeda motor, melibatkan masyarakat, bukan saja pemerintah,” tutur legislator Fraksi PKB tersebut.
Marwan berharap optimalisasi distribusi tersebut dapat mempercepat penanganan masyarakat terdampak sehingga masa tanggap darurat dapat segera dilalui. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memasuki tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
“Mudah-mudahan dengan sigapnya pemerintah yang dikoordinasikan oleh Pak Kepala BNPB ini, mudah-mudahan masyarakat tertangani dengan baik dan segera pulih,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, tantangan distribusi bantuan di NTT antara lain disebabkan lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai titik. Kondisi geografis tersebut membuat penyaluran bantuan membutuhkan waktu, meski pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara bertahap.
“Tetapi kami secara perlahan, secara menyeluruh, secara bertahap, ini kami layani untuk kebutuhan logistik,” jelas Suharyanto.
Untuk memperluas jangkauan distribusi, BNPB mengerahkan berbagai moda transportasi, termasuk kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilalui kendaraan besar.
Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang masih mengungsi secara mandiri karena khawatir kembali ke rumah tetap memperoleh kebutuhan logistik.
“Di samping jalur udara, kami juga mengerahkan sepeda motor. Ojek-ojek ini mengambil logistik di posko, kemudian kami libatkan untuk masuk ke lokasi-lokasi terdampak, supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi secara mandiri karena takut pulang ke rumahnya,” pungkasnya.
BNPB mencatat hingga saat ini telah menyalurkan 954 ton logistik. Sebanyak 651,4 ton di antaranya didistribusikan dari Labuan Bajo ke sejumlah lokasi terdampak, sementara lebih dari 300 ton lainnya disalurkan melalui Maumere.
Suharyanto menegaskan distribusi logistik akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, terutama di tengah kondisi wilayah yang tersebar dan masih terdapat sejumlah lokasi dengan akses terbatas. (ujm/ssb)
Lembaga Baru
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, mengusulkan pembentukan lembaga baru khusus menghadapi bencana alam, buntut adanya gempa NTT dengan magnitude 7,7.
Ia menginginkan lembaga tersebut memiliki kewenangan luas atau bersifat ‘superbody’ dalam menangani bencana.
“Nah, sebenarnya ini isu gagasan lama, karena sekali lagi kita membutuhkan efektivitas kerja yang selain efektif, cepat, terkomando dalam satu pintu gitu oleh sebuah kelembagaan,” kata Huda, di Jakarta belum lama.
Huda mengatakan yang ada selama ini hanya penunjukan langsung kementerian tertentu untuk memimpin satgas ketika terjadi bencana.
“Kita ingin suatu saat otomatis gitu, lembaga ini yang otomatis memimpin gitu. Memimpin penanganan baik dalam masa tanggap darurat maupun pasca-tanggap darurat,” ucapnya.
Lembaga tersebut, lanjut Huda, juga berfungsi untuk mengumpulkan anggaran untuk kedaruratan. Maka, kata dia, anggaran itu bisa langsung tersedia ketika terjadi bencana alam.
“Ini saya kira termasuk masukan yang perlu kita apa-kita carikan solusinya ke depan apakah ini pilihan terbaik atau tidak. Tapi saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurusi soal kebencanaan menurut saya penting banget,” lanjutnya.
Huda menyebutkan yang terjadi selama ini justru memperumit penanganan kebencanaan. Ia mengatakan kementerian terkait harus bergerak lebih dulu membahas anggaran untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana.
Lebih lanjut, Huda juga memastikan lembaga ini akan lebih baik dari satgas bencana. “Tentu ya (lebih baik dari satgas bencana) karena dia secara kelembagaan punya tusi yang kuat bayangannya. Punya tusi yang kuat memastikan semua pelaksanaan sudah berada di kelembagaan ini. Relatif agak superbody gitu kelembagaannya. Karena sekali lagi ini negara kita negara yang potensi bencananya tinggi banget,” imbuh dia.
Kemudian, Huda juga mengingatkan jangan sampai Ada kendala dana dalam penanganan gempa NTT. Ia menyebut provinsi, kabupaten, dan kota di NTT pastinya punya anggaran terbatas.
“Tadi teman-teman nanya misalnya anggaran di NTT cukup terbatas, kabupaten/kotanya mau nggak mau harus ada keterlibatan penuh dari pusat. Saya kira ini sudah-saya meyakini sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat,” jelas dia.
Ia mengingatkan jangan sampai dana jadi kendala. “enggak boleh. Jadi jangan sampai anggaran menjadi isu dari kendala penanganan gempa NTT,” imbuhnya. (aha)
Butuh Sinergi
Penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur serta memunculkan persoalan sosial dan psikologis yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani seluruh dampak bencana. Menurutnya, kerusakan jalan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
“Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan kerusakan daripada fisik dan bukan hanya meninggal dunia, tapi di sini jalan yang rusak,” kata Husni, saat mengikuti peninjauan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8/2026) lalu.
Husni juga menyoroti jumlah masyarakat yang mengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan lain yang harus segera ditangani, termasuk trauma dan kekhawatiran masyarakat, terutama anak-anak.
Ia turut mengingatkan mengenai maraknya informasi yang tidak benar terkait potensi gempa susulan. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi meningkatkan kepanikan masyarakat dan mengganggu proses penanganan bencana.
“Tentunya banyaknya beredar berita-berita hoaks. Tentunya di sini, di salah satu sisi, perlunya kemitraan dengan Kementerian Komdigi,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Karena itu, Husni mendorong pemerintah memperkuat penyampaian informasi resmi dan akurat kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik yang baik merupakan bagian penting dalam penanganan bencana agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi terkini maupun langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterlibatan kementerian teknis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Kerusakan sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta jalan harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Menurut Husni, pemulihan akses jalan juga menjadi bagian penting dalam memperlancar distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Karena itu, kementerian yang membidangi pekerjaan umum perlu segera melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan.
“Seperti tadi, kesulitan daripada pendropingan logistik itu juga peran daripada Kementerian PUPR itu harus segera didatangkan. Makanya kita terus memperkuat BNPB selaku komandan di lapangan di dalam masalah kebencanaan ini,” tegasnya.
Husni menambahkan, kerusakan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemulihan fasilitas tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan logistik, tetapi juga memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari logistik, infrastruktur, kesehatan, hingga pemulihan psikososial, dapat ditangani secara terpadu. (HS-08)
