HALO CILACAP – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan program inovasi “Sapa Daerah”, untuk mempercepat respons keluhan masyarakat, terkait pelayanan publik di Kabupaten Cilacap.
Program tersebut mulai diterapkan di Kabupaten Cilacap, dengan menjadikan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan RSUD Cilacap, sebagai lokasi percontohan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida menyerahkan program tersebut kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, baru-baru ini.
Siti Farida mengatakan, Sapa Daerah dirancang untuk mempertemukan permasalahan pelayanan yang disampaikan masyarakat dengan penyelenggara layanan.
Dengan demikian, laporan dapat segera direspons dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kami berharap melalui Sapa Daerah, ketika masyarakat menemukan permasalahan dalam pelayanan, informasi tersebut dapat segera diterima oleh penyelenggara layanan dan mendapatkan respons,” ujar Siti Farida, dalam keterangan tertulisnya, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
Menurut dia, MPP dan RSUD dipilih sebagai lokasi percontohan karena keduanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
MPP melayani berbagai urusan administrasi dan perizinan, sedangkan RSUD menyediakan layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Sapa Daerah tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan pengaduan. Program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari pola pengawasan pelayanan publik yang lebih responsif dan kolaboratif.
Masyarakat didorong aktif menyampaikan persoalan yang dialami saat menerima pelayanan.
Di sisi lain, penyelenggara layanan diharapkan menjadikan laporan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Setelah tahap percontohan, program Sapa Daerah akan dikembangkan secara bertahap kepada penyelenggara pelayanan publik lainnya di Kabupaten Cilacap.
Ombudsman berharap keterlibatan masyarakat dan respons cepat penyelenggara dapat memperkuat pengawasan pelayanan publik.
Dengan begitu, persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah ikut meningkat.(HS-08)
