HALO SEMARANG – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menjadi penggerak baru perekonomian desa. Kedua program nasional tersebut diyakini mampu menciptakan pemerataan perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, mengatakan pembangunan KDKMP di berbagai daerah saat ini masih dalam tahap persiapan sehingga sebagian besar koperasi belum beroperasi secara optimal. Ke depan, koperasi tersebut dirancang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.
“Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini memang dirancang untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah,” ujar Yayan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepemudaan di Restaurant Istana, Kota Semarang, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, konsep yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa sehingga manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan.
Yayan menilai dampak ekonomi Program MBG mulai terlihat melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini mulai beroperasi di sejumlah daerah.
Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, keberadaan dapur MBG dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.
Ia mencontohkan, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 30 relawan dengan insentif rata-rata Rp2 juta per bulan. Dengan demikian, sedikitnya Rp60 juta beredar setiap bulan di lingkungan masyarakat sekitar.
“Uang itu kemudian dibelanjakan di warung, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kembali berputar di masyarakat. Efek gandanya cukup besar untuk menggerakkan ekonomi desa,” jelasnya.
Menurut Yayan, selain mendorong aktivitas ekonomi, Program MBG juga memiliki dampak sosial melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti polemik yang muncul terkait penentuan lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sejumlah daerah. Beberapa lokasi koperasi menjadi perbincangan publik karena dinilai berdekatan atau bahkan saling berhadapan.
Yayan mengaku belum mengetahui secara rinci dasar pertimbangan penentuan lokasi tersebut.
“Kami justru memantaunya dari media sosial. Itu di luar kendali kami. Ada koperasi yang terlihat saling berhadapan, ternyata berada di desa yang berbeda dan hanya dipisahkan oleh jalan. Mungkin lokasi yang dianggap strategis memang berada di titik tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola maupun penentuan lokasi koperasi agar implementasi program berjalan lebih efektif dan tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih ditemukan merupakan bagian dari proses penyempurnaan program sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai.
“Terkait kedua program tersebut, hal-hal yang masih dirasa kurang tepat, termasuk tata kelola, perlu terus dibenahi agar MBG dan KDKMP benar-benar berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa,” pungkasnya.(HS)
