KOTA Semarang akhirnya punya Sekretaris Daerah baru. Bukan hasil lelang TikTok Shop, bukan hadiah undian minyak goreng, melainkan hasil seleksi resmi yang katanya berlangsung tiga bulan penuh. Senin, 18 Mei 2026, Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti melantik Handi Priyanto sebagai Sekda Kota Semarang. Dalam pidatonya, Agustina menegaskan bahwa semua berjalan sesuai mekanisme dan tanpa intervensi.
Kalimat “tanpa intervensi” itu terdengar begitu mewah di negeri yang kadang menganggap bisik-bisik grup WhatsApp sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Publik tentu manggut-manggut. Ya syukurlah kalau begitu. Sebab di republik ini, mendengar proses birokrasi berjalan sesuai aturan rasanya mirip mendengar angkot menyalakan AC. Langka, namun tetap harus dipercaya demi menjaga kesehatan batin warga.
Handi Priyanto sendiri bukan orang sembarangan. Ia lama berkarier di Pemerintah Kota Malang dan terakhir menjabat Kepala Bapenda Kota Malang. Kariernya panjang. Pengalamannya tebal. Kalau riwayat jabatan dicetak jadi spanduk, mungkin cukup untuk menutup flyover Kalibanteng saat hujan.
Masalahnya cuma satu: beliau dari Malang sekarang pindah ke Kota Semarang.
Dan perpindahan birokrasi antarkota di Jawa itu kadang lebih menegangkan daripada transfer pemain Liga 1. Sebab tiap kota punya habitat sendiri-sendiri. Ada bahasa prokem sendiri, kebiasaan sendiri, sampai laporan administrasi yang hanya dipahami pegawai lama.
Maka tugas pertama Handi barangkali bukan soal APBD atau sinkronisasi program. Tugas paling mendesak adalah belajar bahasa prokem Semarangan.
Sebab siapa tahu nanti saat rapat ada staf nyeletuk, “Kas, kahath jim. Rames pedes ngetham, ngotoku ngrethi. Bar iku ghomom karo ngoce moli” Kalau beliau bengong, rapat bisa berhenti setengah jam hanya demi menerjemahkan bahasa Semarangan ini.
Memang, secara geografis, Malang dan Semarang sama-sama berada di Pulau Jawa. Sama-sama panas. Sama-sama punya bakso enak. Sama-sama punya proyek jalan yang kalau dibongkar terasa lebih abadi daripada hubungan tanpa status.
Namun kultur birokrasi antarkota tetap punya perbedaan tipis yang rumit. Mirip rasa lumpia dan bakwan Malang. Sama-sama enak, tetapi kalau tertukar cara memasak, bisa memicu debat keluarga.
Di Malang, Handi dikenal berpengalaman mengurus pendapatan daerah. Artinya beliau akrab dengan urusan pajak, retribusi, dan angka-angka yang membuat rakyat mendadak pura-pura kehilangan sinyal saat jatuh tempo pembayaran.
Pengalaman itu tentu berguna di Semarang. Terutama bagi kota yang tiap tahun sibuk mencari cara meningkatkan pendapatan daerah sambil tetap terlihat ramah di baliho.
Sebab birokrasi modern memang unik. Warga diminta taat pajak, sementara jalan berlubang kadang tetap setia menemani perjalanan. Ada lubang yang begitu konsisten hingga warga sekitar mungkin sudah menganggapnya bagian dari warisan leluhur.
Namun Agustina Wilujeng tampaknya optimistis. Ia percaya pengalaman Handi di Malang bisa mempercepat pembenahan birokrasi. Kalimat itu terdengar gagah. Sangat gagah bahkan. Hampir segagah jargon-jargon motivasi di dinding kantor pemerintahan “Wilayah Bebas Suap” yang tulisannya mulai pudar terkena matahari.
Publik tentu berharap banyak. Sebab jabatan Sekda di Indonesia itu unik. Secara teori, ia motor birokrasi. Secara praktik, ia kadang harus menjadi campuran antara manajer kantor, penengah konflik, ahli senyum formal, dan tukang damai grup ASN.
Sekda juga harus punya kemampuan langka: tetap tenang saat mendengar kalimat, “Pak, ini sebenarnya sudah kami koordinasikan sejak tahun lalu.”
Kalimat itu biasanya berarti dokumen masih tercecer di map dalam lemari.
Di sisi lain, warga Semarang juga terkenal kreatif memberi komentar. Mereka bisa membahas politik daerah sambil ngopi dan makan tahu gimbal tanpa kehilangan tenaga untuk bergosip soal parkir liar.
Karena itu, Handi harus cepat beradaptasi. Bukan cuma soal ritme kerja, tetapi juga menghapal jalan menuju kantor.
Namun di balik semua satire itu, publik sebenarnya punya harapan sederhana. Mereka cuma ingin birokrasi berjalan waras. Pelayanan cepat. Tidak dipingpong antar-meja. Tidak perlu fotokopi KTP tujuh lembar hanya demi mengurus surat yang panjangnya setengah halaman.
Harapan sederhana itu sering terdengar terlalu revolusioner.
Karena itu, pelantikan Sekda baru selalu menghadirkan optimisme kecil. Meski kecil sekali. Tipis. Setipis anggaran konsumsi rapat yang tetap mampu menghasilkan teh manis dan risoles.
Agustina Wiluejng sendiri tampaknya sadar bahwa publik kini lebih cerewet. Warga sekarang ingin hasil nyata. Mereka tak lagi terlalu terpesona pada istilah teknokratis yang bunyinya keren tetapi susah dijelaskan bahkan oleh pembuat presentasinya sendiri.
Mungkin itu sebabnya pernyataan “tanpa intervensi” tadi perlu ditegaskan. Sebuah penanda bahwa proses seleksi berjalan lurus-lurus saja, tanpa belokan misterius di tikungan politik.
Dan semoga memang begitu, meski banyak yang ragu.
Sebab kalau birokrasi diisi orang yang tepat, dampaknya terasa langsung. Warga lebih nyaman. Pelayanan lebih cepat. Pegawai tidak perlu sibuk mencari map sambil wajah panik seperti peserta ujian dadakan.
Namun, sebaiknya kita tunggu saja kiprah Handi Priyanto di Semarang. Semoga betah dengan cuaca panas, komentar netizen lokal, dan ritme birokrasi yang kadang bergerak cepat saat ada inspeksi mendadak.
Yang paling penting, semoga beliau segera hapal bahasa prokem Semarangan, bukan malah jajaran di bawahnya yang harus belajar prokem Ngalam. Karena siapa tahu suatu hari nanti ada pegawai nyeletuk saat rapat:
“Sam, kojo itnang kelab ngalam henam.”(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
