HALO KENDAL – Upaya menjaga kerukunan umat beragama dan stabilitas keamanan wilayah terus diperkuat di Kabupaten Kendal. Salah satunya melalui silaturahmi yang digelar Polres Kendal bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Kendal, Hendry Susanto Sianipar, dan dihadiri Ketua FKUB Kabupaten Kendal, Sajidin Noor, beserta jajaran kepolisian dan pengurus FKUB lainnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, para tokoh agama menyampaikan sejumlah persoalan sosial yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
“Para tokoh agama di Kabupaten Kendal menyoroti maraknya praktik judi online, penyalahgunaan narkoba, aksi tawuran, hingga peredaran minuman keras,” ujar KH Sajidin Noor.
Tak hanya itu, FKUB juga menyoroti tingginya angka pernikahan dini yang dinilai berdampak pada meningkatnya kasus perceraian usia muda di Kabupaten Kendal.
Menurut Sajidin, persoalan sosial tersebut perlu ditangani secara bersama-sama melalui edukasi dan pendekatan preventif berbasis data serta fakta di lapangan, tanpa membuka identitas pribadi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, isu keberadaan pekerja migran dan tenaga kerja asing (TKA) juga turut menjadi perhatian. FKUB menilai, langkah antisipasi perlu diperkuat untuk mencegah munculnya konflik sosial maupun gangguan keamanan akibat perbedaan budaya dan persoalan ketenagakerjaan.
“Sinergi seluruh elemen menjadi kunci agar keberadaan tenaga kerja tersebut tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, AKBP Hendry Susanto Sianipar menegaskan, seluruh persoalan sosial yang berkembang memiliki kaitan erat dengan stabilitas keamanan daerah.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kerja sama yang solid antara kepolisian, pemerintah daerah, Imigrasi, tokoh agama, hingga masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti masukan dari para tokoh agama demi menjamin rasa aman bagi seluruh warga,” tegas Kapolres.
Sebagai tindak lanjut, Polres Kendal akan memperkuat deteksi dini dan monitoring terhadap keberadaan pekerja migran maupun TKA melalui koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan perusahaan pengguna tenaga kerja.
Selain itu, patroli dialogis dan edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan untuk mencegah penyebaran isu SARA maupun hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.
Polres juga mendorong perusahaan agar memberikan orientasi mengenai budaya lokal dan aturan hukum Indonesia kepada para tenaga kerja asing, sehingga keharmonisan di lingkungan kerja maupun masyarakat tetap terjaga.(HS)
