HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi sepanjang 1 Januari hingga 12 April 2026. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi di berbagai wilayah.
Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Kami melakukan langkah-langkah strategis, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan bencana bisa lebih optimal,” ujarnya.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain penguatan logistik kebencanaan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran, serta peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana.
Selain itu, Pemprov Jateng juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.
“Koordinasi ini berjalan terpadu dan efektif, sehingga penanganan di lapangan bisa lebih responsif,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin juga menyoroti bencana tanah bergerak yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, bencana sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah dan infrastruktur warga.
Sementara di Kota Semarang, peristiwa serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, dalam periode Februari hingga April 2026.
Ia menegaskan, bencana tanah bergerak memerlukan perhatian khusus karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan kebutuhan hunian bagi korban akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pusat dan kami koordinasikan dengan BNPB agar penyediaan hunian bisa segera direalisasikan,” tegasnya.
Selain isu tanah bergerak, pertemuan juga membahas langkah mitigasi lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan meliputi dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp 21,8 miliar, bantuan Badan Amil Zakat Nasional Rp 4,08 miliar, dukungan BNPB Rp 2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 7,95 miliar.
Pemprov Jateng berharap sinergi lintas sektor ini dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak.(HS)
