HALO KENDAL- Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong optimalisasi validasi data penduduk serta peningkatan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat Kendal.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini telah mencapai 99,53 persen dari total penduduk.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Kendal Tahap I Tahun 2026 yang digelar di ruang Paringgitan Setda Kendal, Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran. pemerintah daerah, perwakilan fasilitas kesehatan, serta pihak BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan program JKN.
Bupati juga menegaskan, Pemkab Kendal terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
“Capaian UHC sebesar 99,53 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” tandasnya, sambil mengakui tingkat keaktifan peserta JKN masih perlu ditingkatkan.
Bupati menambahkan, hingga April 2026, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 69,58 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 67,17 persen. Namun angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen.
“Ini mencerminkan adanya progres positif, tetapi tetap membutuhkan upaya bersama yang lebih optimal agar target nasional dapat tercapai,” tambahnya.
Menurut Bupati, forum koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Fokus pembahasan dalam forum tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan kesehatan, evaluasi kinerja kepesertaan, optimalisasi fasilitas kesehatan, hingga penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Selain itu, Bupati juga mendorong sejumlah langkah strategis, seperti optimalisasi capaian UHC, penganggaran iuran jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, validasi data penduduk melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta peningkatan keaktifan peserta terutama dari sektor pekerja mandiri.
“Saya berharap forum ini mampu melahirkan solusi atas berbagai kendala teknis sekaligus memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara, Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menjelaskan, pemerintah daerah juga akan melakukan pemutakhiran data kependudukan melalui proses ground checking guna memastikan bantuan iuran kesehatan tepat sasaran.
“Pemutakhiran data berbasis kondisi riil di lapangan dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran,” jelasnya.
Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Subkhan, turut mengapresiasi capaian Kabupaten Kendal yang dinilal menunjukkan tren positif.
“Peningkatan ini menunjukkan, strategi yang dilakukan pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan sudah berjalan efektif dan memberikan hasil positif dalam pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya. (HS-06)
