HALO SEMARANG – Lonjakan volume sampah di kawasan perkotaan kian menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, pendekatan parsial yang selama ini diterapkan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan sampah di kota-kota besar.
“Persoalan sampah kota tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Kita butuh sistem terpadu dan kolaborasi nyata lintas sektor,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, timbulan sampah nasional kini mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta laju urbanisasi. Di wilayah perkotaan, pola konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi turut menjadi pemicu utama meningkatnya produksi sampah.
Heri menilai, tantangan utama bukan hanya pada besarnya volume sampah, tetapi juga lemahnya integrasi sistem pengelolaan. Mulai dari tahap pemilahan di sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini banyak daerah masih fokus pada pengangkutan dan pembuangan. Padahal, kunci utama ada pada pengurangan dan pengolahan sejak dari sumber,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Padahal, perilaku rumah tangga memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di perkotaan.
Lebih jauh, persoalan sampah dinilai tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat mencemari udara dan meningkatkan kadar partikel berbahaya seperti PM2.5 di sekitarnya.
“Kita tidak bisa lagi memandang sampah hanya sebagai isu kebersihan, tetapi juga sebagai isu kesehatan dan lingkungan,” tegas Heri.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah berbasis data yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan secara real time.
Selain itu, penguatan infrastruktur juga dinilai mendesak, seperti pembangunan fasilitas daur ulang serta pengolahan sampah menjadi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA).
“Kalau tidak ada perubahan sistem, TPA akan terus penuh dan menjadi bom waktu lingkungan,” katanya.
Ke depan, Heri berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(HS)
