HALO SEMARANG – Fenomena ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi pekerjaan rumah serius di Jawa Tengah. Setiap tahun, ribuan lulusan SMK hingga perguruan tinggi harus menghadapi kenyataan pahit: sulit mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan kompetensi yang mereka miliki.
Kondisi ini pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko. Ia mendorong percepatan implementasi program link and match antara dunia pendidikan dan industri secara lebih masif, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Heri, pendidikan seharusnya menjadi solusi atas kebutuhan tenaga kerja, bukan justru menambah angka pengangguran terdidik.
“Link and match bukan sekadar istilah. Harus ada keselarasan nyata antara kurikulum, praktik kerja lapangan, hingga penyerapan lulusan oleh industri,” tegasnya.
Ia menilai, dengan jumlah ribuan SMK dan puluhan perguruan tinggi yang dimiliki Jawa Tengah, semestinya potensi tenaga kerja terampil bisa terserap optimal. Namun faktanya, masih banyak lulusan yang belum tersambung dengan kebutuhan pasar kerja.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK dan sarjana masih tergolong tinggi, terutama pada sektor teknologi dan manufaktur. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK tercatat mencapai 9,2 persen—tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Melihat kondisi tersebut, Heri mendorong sejumlah langkah konkret. Di antaranya adalah revisi kurikulum berbasis kebutuhan industri, perluasan program magang wajib minimal enam bulan di perusahaan, serta pembentukan forum link and match di setiap kabupaten/kota yang melibatkan SMK, perguruan tinggi, dan asosiasi industri.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha agar lulusan siap kerja, serta peningkatan kerja sama dengan investor besar di kawasan industri seperti Kendal, Batang, dan Cilacap untuk membuka jalur rekrutmen langsung.
“Integritas kita diuji saat melihat banyak anak muda menganggur, sementara industri justru kekurangan tenaga terampil,” ujarnya.
Heri juga mengingatkan agar institusi pendidikan tidak bersikap pasif. SMK dan perguruan tinggi didorong untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha.
“Pendidikan harus mengikuti kebutuhan zaman. Jika tidak, kita akan terus memproduksi lulusan yang tidak dibutuhkan pasar,” tambahnya.
Ia optimistis, dengan sinergi antara DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan pelaku industri, Jawa Tengah dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi link and match di Indonesia.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Link and match yang kuat bukan hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas,” pungkasnya.(HS)
