HALO SEMARANG – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan.
Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi desa.
Menurut Said, langkah korporasi yang menggunakan dana APBN itu perlu dipikirkan ulang karena tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai prioritas melalui berbagai program strategis.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian.
Dengan begitu, perputaran ekonomi desa meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Namun, rencana impor kendaraan niaga dinilai menunjukkan arah yang berlawanan. Said mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata dia seperti dirilis dpr.go.id.
Ia juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Said mempertanyakan mengapa perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri.
Ia menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pertimbangan harga murah belum tentu efisien dalam jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Said menambahkan, penggunaan APBN yang bersifat multiyears seharusnya memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” kata dia.
Lebih Murah
Sementara itu Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkap alasan mengapa akhirnya memilih kendaraan impor dari India, untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, salah satu alasan itu karena harga jauh lebih terjangkau dibanding sederet pikap yang banyak beredar di dalam negeri.
Joao Angelo, seperti dirilis wantimpres.go.id menyampaikan selisih harga untuk pikap 4×4 yang berhasil ia peroleh mencapai 50 persen lebih murah.
Namun saat ditanya soal detail harga pikap impor India tersebut, ia enggan mengungkapnya karena terikat perjanjian kerahasiaan (NDA).
Ia hanya membenarkan nilai kontrak pengadaan proyek ini mencapai Rp24,66 triliun. Lantas jika menggunakan kontrak dengan produsen lokal, Agrinas mengkaji, nilai itu diprediksi akan lebih besar.
Pengadaan tersebut melibatkan dua merek otomotif ternama asal India yaitu Mahindra & Mahindra (Mahindra) dan Tata Motors. Semua model yang diimpor dengan spesifikasi penggerak 4×4, sedangkan spesifikasi pikap yang telah diproduksi banyak produsen di Tanah Air jenis 4×2.
Ia menuturkan pikap CBU asal India itu kini sudah mulai didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah Indonesia. Joao melanjutkan nantinya pikap-truk impor berjumlah 105 ribu unit itu akan dikirim satu unit per satu Koperasi Merah Putih. (HS-08)
