HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kota. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bertajuk “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kota Semarang” di Gedung FISIP Undip, Tembalang, Rabu (11/2/2026).
Menurut Suharsono, partisipasi masyarakat selama ini masih belum optimal karena belum menyentuh seluruh tahapan proses pembangunan. Ia menegaskan, masyarakat seharusnya dilibatkan sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi program.
“Partisipasi publik harus diperluas, mulai dari perencanaan awal, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jangan hanya hadir di satu tahap saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan dan penetapan APBD. Aspirasi publik bisa disalurkan melalui diskusi publik, forum Musrenbang, maupun berbagai mekanisme penyerapan aspirasi lainnya.
“Mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, penyusunan RKA, pembahasan bersama DPRD, sampai penetapan Perda APBD, masyarakat punya andil di sana. Kalau semua tahapan dikawal bersama, pembangunan akan lebih berkualitas dan berpihak kepada warga,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappeda Kota Semarang yang juga menjabat sebagai Pj Sekda, Budi Prakosa, menekankan bahwa pemerintah telah membuka berbagai kanal partisipasi bagi masyarakat. Selain melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat RT/RW, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui kanal aduan resmi pemerintah.
“Setiap perencanaan memang melewati tahapan berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW melalui Musrenbang, kemudian disusun menjadi RKPD, KUA, hingga APBD. Di setiap tahap itu masyarakat bisa ikut berperan,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat tidak hanya aktif menyampaikan usulan, tetapi turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan perencanaan.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip, Teguh Yuwono, menilai partisipasi publik menjadi semakin penting seiring posisi Semarang yang kian diperhitungkan di tingkat global. Salah satunya dengan kawasan Kota Lama yang tengah didaftarkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
“Semarang kini bergerak menjadi kota dunia. Karena itu, pembangunan harus mampu menciptakan kenyamanan, baik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.
Menurut Teguh, respons cepat pemerintah terhadap persoalan kota juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil, terutama dalam isu strategis seperti penanganan sampah dan infrastruktur.
“Perencanaan yang baik harus diiringi respons yang cepat dan tepat. Tantangan seperti sampah dan infrastruktur harus dirancang secara matang dengan melibatkan berbagai pihak,” katanya.
Dialog tersebut menegaskan bahwa pembangunan kota bukan semata tanggung jawab pemerintah dan DPRD, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Tanpa partisipasi aktif warga, cita-cita mewujudkan Semarang sebagai kota yang maju, nyaman, dan berkelanjutan akan sulit tercapai.(HS)
