in

Negeri Cashback: Proyek Asal Jadi, Fee Harus Presisi

Gambar ilustrasi AI.

PELAKU korupsi di Indonesia jarang bangun pagi dengan rasa bersalah. Mereka bangun dengan jadwal. Jam sembilan rapat, jam sepuluh tanda tangan, jam sebelas urusan terima cahsback, dan menghafalkan kalimat “terima kasih”.

Di sela-sela itu, kopi panas dan obrolan ringan mengalir. Tidak ada drama batin. Tidak ada konflik moral. Yang ada hanyalah pikiran praktis: proyek harus jalan, laporan harus rapi, dan cashback jangan sampai telat dari kesepakatan. Soal nasib rakyat, tak ada sedikitpun dalam benak.

Di kepala koruptor, uang rakyat bukan lagi titipan, melainkan semacam uang parkir. Dititipkan sebentar di kas negara, lalu diambil lagi ketika ada kesempatan, dengan cara yang harus dipikirkan secara serius.

Soal hasil pembangunan dan dampaknya pada masyarakat, tak usah dipikir secara serius, penting fee diterima sesuai jadwal.

Logikanya sederhana: kalau bisa diambil dan aman, kenapa harus ditinggal? Apalagi kalau lingkungan sekitar memberi sinyal hijau, diam, maklum, atau ikut antre.

Budaya korupsi hari ini tidak selalu hadir dengan wajah gelap dan suara berbisik. Ia justru tampil terang-benderang.

Proyek dikerjakan asal jadi, aspal bergelombang sebelum gunting pita dilipat, penutup drainase ambrol sebelum usia sebulan karena memang adonannya minim semen, bangunan publik bocor lebih cepat dari janji kampanye.

Namun urusan uang cashback justru rapi dan terjadwal. Transfer tepat waktu, amplop tebal terukur, dan istilahnya halus: “komitmen”. Di negeri ini, komitmen pada rakyat sering fleksibel, komitmen pada fee pantang molor.

Pejabat pun pandai menyamarkan rasa bersalah dengan rutinitas. Mobil pelat merah dipakai ke mana-mana, lalu mendadak berganti pelat hitam saat libur panjang. Alasannya sopan, demi kenyamanan keluarga.

Anggaran APBD juga kerap mengalami nasib serupa. Di atas kertas ia tampak serius: tabel panjang, istilah teknis, dan angka presisi. Di lapangan, ia lentur, tanpa pengawasan pula.

Anggaran perjalanan dinas melebar, studi banding terasa seperti paket wisata, dan rapat koordinasi berlangsung di kota yang pemandangannya kebetulan menarik. Semua sah secara administrasi, meski akal sehat memilih diam.

Yang membuat korupsi betah tinggal lama adalah suasana. Di parlemen, fungsi pengawasan sering terdengar seperti pengantar tidur. Rapat digelar, kritik disampaikan, notulen disimpan. Setelah itu? Tidak banyak yang berubah. Pengawas dan yang diawasi terlalu sering bertukar senyum. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu terlalu banyak dan sama-sama tahu.

Fenomena ini terasa nyata di banyak daerah, termasuk Kota Semarang. Kasus hukum datang dan pergi, proyek bermasalah silih berganti, dan publik mulai hafal alurnya. Data KPK selama bertahun-tahun menunjukkan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang basah korupsi di daerah. Modusnya nyaris textbook: pengaturan pemenang, penggelembungan harga, dan bagi-bagi hasil. Tidak kreatif, tetapi efektif.

Saat warga mencoba ribut di media sosial, responsnya sering gesit. Bukan menjawab pokok persoalan, melainkan mengalihkan arah. Isu moral pribadi diangkat, kesalahan kecil dibesar-besarkan, dan perdebatan berubah menjadi lomba saling menghakimi. Publik pun terseret skema adu domba. Fokus kabur. Proyek bocor selamat. Ini semacam sulap politik: perhatian hilang, uang tetap ada.

Lucunya, koruptor jarang merasa diri mereka jahat. Mereka merasa realistis. Dalam benak mereka, negara itu besar, anggaran itu banyak, dan yang diambil “tidak seberapa”. Ada juga pembenaran klasik: yang lain juga melakukan. Moral kolektif pun turun kelas, dari etika menjadi statistik.

Korupsi akhirnya terasa seperti budaya kerja. Ada yang jujur dianggap aneh, ada yang bersih dicurigai. Integritas menjadi jargon pidato, bukan kebiasaan kantor. Di titik ini, rasa malu mengalami pensiun dini.

Namun satir terbesar justru muncul dari reaksi publik. Kita marah, lalu lelah. Kita mengeluh, lalu bercanda. Meme bertebaran, sindiran mengalir, dan ironi menjadi hiburan.

Pada akhirnya, yang dipikirkan koruptor sangat manusiawi, hanya saja minus empati: aman, untung, dan tidak ketahuan.

Selama tiga hal itu terpenuhi, niat jahat terasa masuk akal. Masalahnya, sejarah punya kebiasaan unik: ia suka membuka arsip lama ketika semua orang merasa sudah aman.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)

DPC Gerindra Kendal Perkuat Pertanian Daerah, Dukung Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

Paspor Simpatik Imigrasi Semarang Diserbu Warga, 201 Pemohon Dilayani di Akhir Pekan