HALO SEMARANG – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti penurunan angka Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025.
Penurunan itu membuat IKLK masuk zona pesimis sejak Mei 2025 lalu, dengan nilai 93,2 persen atau di bawah 100.
Penurunam optimisme terhadap pekerjaan, menurut dia berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.
“Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” kata Anis, di Jakarta, Sabtu (13/9/2025), seperti dirilis dpr.go.id.
Diketahui, selain menurunnya IKLK, BI juga merilis penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025 lalu ke level 117,2 dari sebelumnya 118,1 di bulan Juli.
IKK digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan.
“Meskipun masih di level optimis karena masih di atas 100, namun eksekutif perlu merespons terhadap penurunan IKK, karena angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir,” tegasnya.
Menurut politisi PKS ini, melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen akan berdampak pada melemahnya konsumsi masyarakat.
Oleh karena itu menurutnya, tugas dan pekerjaan rumah (PR) Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru lah untuk mengupayakan peningkatan konsumsi masyarakat dan daya beli. Pasalnya, berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat disebut investasi akan bergerak juga.
Anis berpandangan bahwa Menkeu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mendorong naiknya daya beli masyarakat atau konsumsi, salah satu solusinya adalah dengan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Ditambahkannya, sejatinya fraksinya pernah menyampaikan Ide menaikan PTKP pada 2 tahun lalu. Kebijakan tersebut berpotensi mendorong perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pilihan kebijakan lainnya untuk menaikan optimisme konsumen menurut saya adalah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini adalah dengan beragam kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, ataupun cash transfer,” kata dia. (HS-08)
