in

Pemkab Wonogiri Tunggu Hasil Kajian Pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian PU

Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI, beberapa waktu lalu melakukan survei di lahan seluas 7,6 hektare yang akan digunakan untuk lokasi sekolah rakyat, di Desa Semolarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. (Foto : wonogirikab.go.id)

 

HALO WONOGIRI – Lahan seluas 7,6 hektare di Desa Semolarto, Kecamatan Giriwoyo, yang disiapkan Pemkab Wonogiri untuk lokasi sekolah rakyat (SR), telah disurvey oleh Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI, beberapa waktu lalu.

Pemkab Wonogiri menunggu hasil kajian dari Pemerintah Pusat, mengenai lokasi dan rencana pembangunan tersebut.

Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Arief Budi Nugroho, mengatakan survei dilakukan setelah pengajuan lahan bekas Taman Selomoyo untuk Sekolah Rakyat lolos tahap lanjutan.

“Lahan bekas Taman Selomoyo tersebut memiliki luas 33 hektare. Namun yang hendak dipakai untuk lokasi Sekolah Rakyat seluas 7,6 hektare,” kata dia, seperti dirilis wonogirikab.go.id.

Arief mengatakan survey yang dilakukan oleh tim berupa pengukuran luas lahan, pemeriksaan kontur tanah dan batas-batas luar lahan. Hasil survei dari Kemen PU ini akan menjadi bahan kajian untuk menentukan pembangunan sekolah rakyat.

Selanjutnya, hasil survei Kementerian PU masih akan dikaji lebih lanjut. Dinsos Kabupaten Wonogiri menunggu hasil kajian dari tim terkait tindak lanjut Pembangunan Sekolah Rakyat ini.

“Iya (masih proses kajian). Kita tunggu saja. Rencananya bisa menampung 1.000 siswa,” terang Arief.

Berdasarkan rancangan awal dari Kementerian Sosial, sekolah rakyat yang akan didirikan mencakup SD, SMP, SMA dan boarding school (asrama) yang gratis.

Sekolah rakyat tersebut kelak mampu menampung hingga 1.000 siswa tidak mampu. Mereka terdiri atas 6 rombongan belajar (Rombel) SD, 12 Rombel SMP dan 12 Rombel SMA.

Arief belum bisa memastikan apakah Sekolah Rakyat tersebut juga akan mempunyai SMK.

Meski demikian, dia berharap ada SMK di Sekolah Rakyat. Pasalnya, sekolah itu menyasar warga miskin, sehingga jika mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, para siswa sudah mempunyai bekal keterampilan.

Adapun biaya pendiriannya ditaksir mencapai Rp 110 miliar. Sebanyak Rp 30 miliar untuk pengadaan meubel, sedangkan Rp 80 miliar lainnya untuk pembangunan fisik. (HS-08)

Peringati Hari Lanjut Usia Nasional 2025, Pemkab Klaten Ajak Lansia Bersenam Bersama

Upaya Lestarikan Lingkungan Hidup dan Serap Aspirasi Masyarakat, Pemkab Kendal Kembali Gelar ‘Bersatu Siaga’