HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan terbuka di wilayahnya.
Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini per Februari 2025 masih mencapai 4,33 persen.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, salah satu terobosan untuk mengurangi angka TPT kali ini adalah menggunakan desa sebagai basis data. Tujuannya untuk mengetahui data pengangguran secara rinci, baik nama maupun alamatnya, sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran.
“Kemudian kita intervensi programnya dari dinas-dinas provinsi terkait, termasuk dari kementerian masuk ke sana,” kata Luthfi usai rapat koordinasi terkait ketenagakerjaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 2 Juni 2025.
Intervensi program tersebut, lanjut Luthfi, akan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Di dalamnya nanti ada yang berkaitan dengan sektor pemuda, produk unggulan desa, kesempatan kerja bagi petani, ekonomi kreatif desa, dan sebagainya.
Langkah lainnya, lanjut Luthfi, meningkatkan sumber daya manusia dari hulu ke hilir. Skema ini akan dilakukan dengan sekolah vokasi dan pengoptimalan Balai Latihan Kerja (BLK). Maka dari itu, link and match dengan perusahaan dan kebutuhan serapan tenaga kerja harus dilakukan.
Ia juga mendorong agar program magang kerja di luar negeri seperti ke Jepang dan negara lainnya ditingkatkan. Selain itu, juga menarik lebih banyak proyek strategis nasional (PSN) ke Jawa Tengah, lalu tenaganya menggunakan pekerja lokal.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz menambahkan, untuk mengurangi TPT di wilayahnya, sebenarnya ada sudah ada investasi yang membutuhkan tenaga kerja cukup besar. Terutama investasi pada sektor padat karya.
Dikatakan dia, sebenarnya link and match dengan hard skill sudah memenuhi, namun dalam beberapa hal masih terkendala dengan soft skill, daya tahan, dan sebagainya.
“Ada juga yang terkendala dengan jarak, terus ada juga kaitannya dengan upah. Ini yang harus kita tangani bersama,” katanya.
Terkait peningkatan dan perluasan magang luar negeri, Aziz menjelaskan bahwa Jepang memiliki potensi sangat besar. Beberapa negara lain yang juga berpotensi ada Korea Selatan, Jerman, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Selain itu juga ada negara-negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapore, Hong Kong, dan Taiwan, juga negara-negara di Timur Tengah.
“Jepang itu potensinya sangat besar. Tuntutannya adalah bahasa, budaya, dan fisik. Di sana berbeda dengan Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, ke depan harus ada sinkronisasi program dengan Dinas Pendidikan untuk membekali anak didik dengan kelas bahasa sesuai identifikasi minat anak untuk bekerja ke luar negeri. Pembekalan itu dapat dilakukan dengan pelajaran di luar mata pelajaran reguler.
“Itu bisa kerja sama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan SO (sending organization). Biasanya yang mau magang itu dapat materi bahasa 6 bulan di BLK, kalau sudah ada dasar itu dari sekolah maka tinggal pemantapan saja, tidak perlu waktu lama di BLK,” ungkapnya.(HS)
