HALO SEMARANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab, kemajuan UMKM merupakan kunci utama dalam membangun perekonomian di Kota Semarang yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh Joko Widodo saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan untuk Pelaku Usaha di Kota Semarang yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (22/4/2025).
“Melalui sosialisasi akses permodalan ini, khususnya dengan dukungan BPR BKK sebagai mitra strategis, kami ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di pasar. Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD berkomitmen terus mendukung langkah-langkah nyata agar UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Dia berharap, dari sosialisasi bisa meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akses permodalan melalui BPR BKK yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Semarang.
Sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha dengan dukungan modal yang mudah dijangkau, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BUMD guna menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. “Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal demi kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo menegaskan pentingnya akses permodalan sebagai faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Modal usaha yang cukup dan mudah dijangkau memungkinkan para pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas pasar serta melakukan inovasi agar mampu bersaing secara efektif. “Tanpa dukungan modal memadai banyak UMKM akan kesulitan berkembang bahkan bertahan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota Dewan dari Fraksi PKS ini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk terus memperkuat kebijakan serta memberikan dukungan nyata bagi kemajuan UMKM. Dia pun menekankan pentingnya penyediaan akses permodalan melalui lembaga seperti BPR BKK tersebut sekaligus pembinaan berkelanjutan agar kualitas produk dan daya saing pelaku usaha meningkat signifikan. Selain itu, dia mengajak pemerintah menciptakan regulasi pro-UMKM serta memfasilitasi pelaku usaha dalam mengakses teknologi digital dan pasar online guna memperluas jangkauan usahanya.
“Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif serta berdampak luas bagi perekonomian Kota Semarang ke depan,” pungkasnya.(HS)
