HALO CILACAP – Era disrupsi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah.
Di satu sisi, transformasi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik.
Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, mulai dari berita bohong, kesenjangan literasi digital, hingga kompleksitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Cilacap, M Arief Irwanto, saat membuka acara Seminar Komunikasi Pemerintah di Era Disrupsi Digital, dengan tema “Tantangan dan Solusi Bagi Pemerintah Daerah”, Sabtu (07/12/2024), di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Cilacap.
Acara diikuti seluruh Kepala OPD dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Lebih lanjut Pj Bupati Cilacap, M Arief Irwanto mengatakan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik, berada di garis depan menghadapi tantangan ini.
Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, menjadi kunci utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis, membangun kepercayaan, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Saya berharap, melalui seminar ini, kita tidak hanya mampu mengidentifikasi tantangan yang ada, tetapi juga menemukan solusi yang implementatif dan relevan bagi kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Kolaborasi dan komitmen kita semua menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan adaptif di era digital ini,” ungkap Pj Bupati, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
.
Adapun narasumber dalam seminar ini adalah Bambang Dwi Anggono, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Dalam paparannya, Bambang menjelaskan mengenai transformasi digital pemerintahan di era sekarang yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ia juga menjelaskan mengenai strategi komunikasi pemerintah di era digital, strategi percepatan adopsi teknologi digital dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, kompetensi yang dibutuhkan agar ASN mempu membangun komunikasi publik yang baik, serta strategi agar masyarakat dapat aktif dalam pemerintahan dan pembangunan. (HS-08)
