SEIRING perkembangan teknologi mutakhir, pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebelumnya tergantung dari bahan bakar fosil, kini bisa dikurangi dengan upaya bauran energi baru terbarukan dengan menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal itu dapat menekan jumlah emisi polutan berbahaya yang dilepaskan ke udara, air, maupun tanah yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Emisi polutan dihasilkan banyaknya aktivitas ekonomi, pembangunan industri, dan transportasi massal. Untuk itu, salah satunya langkah yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat polutan yang mengandung zat arsenic yang dapat mengancam bumi, adalah dengan menerapkan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan yakni B40 untuk sektor angkutan massal seperti kereta api.
Penggunaan biodiesel B40, campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen ini, khususnya di Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, telah diujicobakan sejak Juli 2024 lalu di salah satu kereta lokomotif CC 2061387 yang menarik rangkaian kereta barang (peti kemas).
Dalam sekali “minum” untuk bahan bakar B40 pada “ular besi” ini yaitu sebanyak 350 liter, yang pengisiannya dilakukan di Stasiun Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo mengatakan, penggunaan bahan bakar B40 telah diujicobakan di lokomotif Kereta Barang sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang.
“Kita dirikan stasiun pengisian bahan bakar B40 ke lokomotif CC 2061387 untuk menarik secara bergantian empat nomor kereta barang yang berbeda mulai bulan Juli 2024 lalu sampai sekarang. Yaitu KA barang jurusan Jakarta-Surabaya, dengan nomor KA 2523, KA 2524, KA 2525 dan KA 2526. Biasanya KA barang dari Jakarta menuju Surabaya dengan nomor genap (KA 2524 dan KA 2526) sedangkan sebaliknya Surabaya ke Jakarta dengan KA nomor ganjil (KA 2523 dan KA 2525),” jelasnya, saat ditemui di kantornya, Senin (30/9/2024).
Secara umum, kata dia, saat penggunaan B40 di kereta api tersebut, sementara ini tidak mengalami kendala yang berarti, sebab kondisi pada mesin normal seperti biasanya dan tidak ada masalah.
“Untuk sisi perawatan kereta pun sama saja dengan penggunaan bahan bakar sebelumnya yang dengan B35,” jelasnya.
Tentunya dengan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan ini, dia berharap dapat menjaga lingkungan lebih baik lagi. Mengingat saat ini makin terlihat dampak perubahan iklim atau pemanasan global telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kami siap mendukung program pemerintah yang melakukan percepatan dekarbonisasi yang ingin mencapai emisi nol bersih pada 2060,” paparnya.
Dengan memilih bahan bakar yang ramah lingkungan, menggunakan prosedur yang aman, dan melibatkan petugas yang terlatih, KAI menurutnya telah berkontribusi pada upaya global untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Menggunakan moda transportasi massal dalam mobilitas sehari-hari, menjadi salah satu rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Kereta api, menjadi salah satu solusinya,”imbuh Franoto.
Dalam operasionalnya, PT KAI hingga saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian performa mesin KA tidak mengalami masalah.
“Peralihan dari B35 ke B40 kami optimis akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya hampir sama. Dan tidak berdampak signifikan pada mesin,” kata Vice Presiden of Logistics PT KAI Suryawan Putra Hia, dalam keterangannya saat acara ujicoba perdana penggunaan bahan bakar ramah lingkungan pada Kereta Api Bogowonto relasi Yogyakarta- Pasar Senen, Senin (22/7/2024).
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, ujicoba penggunaan B40 ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang. Selain itu bertujuan melakukan uji kinerja terbatas terhadap ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempunyangan ke Pasar Senen selama 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulanan untuk mencapai hasil tersebut.
“Kami berharap semua uji penggunaan B40 bisa selesai pada Desember ini, sehingga penggunaan secara penuh bisa dilakukan tahun 2025,” kata Eniya, Selasa (23/7/2024).
Di sisi lain, adanya pemakaian B40, bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya yakni B35. Peningkatan ini juga bisa menurunkan emisi karbon di Indonesia. Eniya pun menyebut pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun 2024 ini diperkirakan angkanya juga sama.
“Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar 9 miliar dollar AS (sekitar Rp 144 triliun),” paparnya.
Adapun penurunan karbon dioksida (CO2) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Dan jumlah ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir tahun 2024.
Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Mustafid Gunawan mengatakan, pengujian pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA. Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta- Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan – Pasar Senen.
“Uji mesin lokomotif sudah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Adapun uji genset dilakukan selama 1.200 jam yang dimulai 22 Juli hingga November 2024,” katanya.
Untuk melakukan uji coba penggunaan, PT KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi yaitu Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).
Data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, bahwa emisi yang dihasilkan kereta api jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil atau pesawat. Dalam 200 mil atau 321 kilometer perjalanan misalnya, emisi yang dihasilkan mobil atau pesawat lima kali lipat jika dibandingkan kereta api. Selain itu, keunggulan kereta api lainnya yang juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya efisiensi pada penggunaan ruang dan energi. Sebab, efisiensi kereta api dilihat dari jumlah kapasitas angkutnya yang besar.
Dalam sekali jalan saja, satu rangkaian Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) terdiri dari delapan hingga 14 gerbong dengan kapasitas hingga 1.120 tempat duduk. Berbeda dengan kendaraan lainnya, misalkan mobil yang bisa membawa tujuh orang atau motor dengan kapasitas dua orang, maka satu perjalanan kereta api dapat menggantikan 160 unit mobil atau 560 unit motor.
Dengan begitu, kereta api dapat memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan, berupa layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Selain itu, ada pula manfaat tidak langsung yang bisa dirasakan, yaitu peningkatan kualitas udara dan berkurangnya beban jalan raya.
“Angkutan kereta api baik untuk perjalanan jarak jauh ataupun commuter hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kereta api, maka akan dapat mengurangi angka kecelakaan, kemacetan, emisi gas buang kendaraan, serta mengefisienkan waktu dan tenaga,” terang Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus.
Dari sebuah penelitian Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industi Inggris via our World in Data menyebutkan, emisi setara Karbondioksida (CO2) per penumpang per kilometer pada kereta tercatat sebesar 41 gram, sepeda motor 103 gram, dan mobil 192 gram. Sehingga perjalanan kereta dengan 1.120 penumpang hanya menghasilkan 45.920 gram CO2 per kilometer, jauh lebih rendah dibandingkan motor 115.360 gram CO2 , dan mobil 215.040 gram CO2.
Sementara, menurut Pengamat Transportasi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Alfa Naredra menjelaskan, ujicoba pemakaian B40 (40 persen minyak nabati dan 60 persen solar) baru dilakukan untuk angkutan kereta barang tahun 2024 ini. Dan rencananya akan digunakan sebagai biosolar kendaraan angkutan darat di tahun 2025.
“Sebelumnya B35 juga sudah disediakan untuk angkutan darat sejak 2023 lalu. Untuk angkutan massal seperti kereta, bus sepertinya belum semuanya memakai. Justru yang lebih memungkinkan adalah angkutan yang dapat subsidi pemerintah, karena komponen biayanya harus mendapatkan persetujuan pemerintah, disini pemerintah bisa mendorong penggunaan biosolar, contohnya di Bus Trans Semarang,” paparnya, saat dihubungi, Sabtu (5/10/2024).
Dia menambahkan, penggunaan biosolar B35 sejauh ini sudah terbukti bisa digunakan dengan baik, untuk mengurangi dampak pencemaran yang dihasilkan dari gas buang kendaraan. Dan salah satu upaya untuk menyelamatkan bumi dan pelestarian lingkungan sehingga bisa berkelanjutan.
“Namun di sisi lain masih ada beberapa catatan yang diceritakan oleh para operator bus dan maupun awam yang memiliki pengalaman memakainya. Kalau dari teman-teman sih dibanding pakai dex, penggunaan biosolar punya dampak di antaranya seperti saat stater pagi yang lebih sulit, lalu pemakaian filter oli lebih boros karena perlu lebih sering diganti, serta asap knalpot terlihat lebih hitam pekat, meski ini juga dipengaruhi terkait dengan setting bos pump dan cara pengemudi saat berkendara juga berpengaruh,” imbuhnya.
Sedangkan kalau untuk mengurangi emisi, kata dia, perlu dipilah lagi. “Apakah emisi terkait karbon monoksida (CO), partikulat (PM), atau hidrocarbon (HC), dan asap knalpot dan nitrogen oksida juga (NOx), kalau sulfur (SOx) kan nyaris gak ada di Bahan Bakar Nabati (BBN), jelas cemaran Sox-nya akan jadi turun banyak dibandingkan jika menggunakan dex,” katanya.
“Jika untuk mengurangi emisi (cemaran) CO, HC, PM, NOx, SOx, jelas akan berkurang banyak jika dibandingkan dengan menggunakan dex. Tapi jika dibandingkan biodiesel yang sekarang B35, tentu tidak banyak berubah,”jelas pria yang juga sebagai Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia ini.
Justru kata dia, tantangannya kedepan, yakni agar pemerintah bisa menjamin ketersediaan B40 tersebut di masyarakat, mengingat masih ditemukan beberapa kali terjadi kelangkaan biosolar antara kurun waktu di tahun 2023 hingga 2024 ini.
Dikatakannya, meski begitu program ini baik sekali untuk menekan penggunaan minyak bumi, dan mengurangi emisi kendaraan, dan perlu dibuat formula B40 agar yang tidak mudah menyumbat filter, mudah di starter, dan tidak hitam asap knalpotnya, serta pemerintah menjamin ketersediaan B40 di masyarakat. Apalagi dengan selisih harga yang cukup terjangkau dibanding dari bahan bakar lainnya, Biosolar jadi faktor penarik. Saat ini harga biosolar Rp 6.800, lebih murah dibandingkan dengan Dexlite di harga Rp 12.700. “Rentang harga yang lebih rendah ini membuat masyarakat loyal untuk bertahan memakai biosolar,”jelas Narendra.
Dari hasil pengujian di laboratorium, lanjut Narendra, dari diesel ke B40,didapatkan pengurangan emisi CO – 45 persen, HC – 30 persen dan NO – 40 persen. “Itu potensi pengurangan hasil pengujian di laboratorium, namun kadang akan bisa berbeda tingkat penurunan emisi ketika di lapangan tergantung banyak hal, misalkan kelandaian, ketenangan pengemudi, suhu udara, kelembapan udara juga,”ungkapnya.
Terapkan BBG dan Uji Emisi
Saat ini upaya mengendalikan dampak lingkungan dari emisi gas buang kendaraan massal, maupun dinas dan operasional melebihi ambang batas, Pemerintah Kota Semarang secara berkala melakukan uji emisi kendaraan. Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan menjelaskan, pihaknya sedikitnya mendapati puluhan kendaraan armada BRT Trans Semarang maupun operasional milik dinas yang kedapatan melebihi ambang batas emisinya. Baik itu pada kendaraan dinas yang ada di lingkungan Kantor Balaikota Semarang, namun juga ada kendaraan yang di luar lingkup Balaikota seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Setelah itu kita lihat prosentase atau kategori nilai hasil pengujian apakah sudah aman atau melebihi ambang batas,” jelas Danang, belum lama ini. Danang menjelaskan, uji emisi ini adalah bagian dari ramp check yang merupakan rangkaian persyaratan teknis dari uji kelayakan jalan sebuah kendaraan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang lalu lintas No 22 Tahun 2009 ada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No 8 tahun 2023 tentang uji emisi.
“Kalau di balai kota ini hanya sebatas uji emisi saja. Kalau yang melebihi ambang batas hanya kami perintahkan untuk melakukan perbaikan,” tandasnya.
“Setelah ini kami juga ada pemeriksaan di luar termasuk bus BRT Trans Semarang di pool maupun halte dan sudah kita jadwalkan dan kita lakukan gabungan dengan Satlantas Polrestabes Semarang,” bebernya.
Hasil pengecekan tim gabungan, ada sebanyak 28 armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang segera menjalani perbaikan menyeluruh. Setelah teridentifikasi melebihi ambang batas emisi dalam inspeksi mendadak yang dilakukannya bersama Satlantas Polrestabes.
“Inspeksi ini rutin dilakukan kami untuk mengendalikan dampak lingkungan dari emisi gas buang kendaraan, dari 40 bus yang diuji tersebut, ada 28 di antaranya ditemukan melebihi ambas batas emisi yang ditetapkan,” jelas Danang.
“Oleh karena itu, kami terus berupaya memperketat pengawasan terhadap kendaraan khususnya armada BRT Trans Semarang untuk pengendalian dampak lingkungan atau pencemaran udara. Ini merupakan langkah untuk memastikan kendaraan umum tidak hanya layak jalan tetapi juga ramah lingkungan,” katanya.
Pihaknya memberikan surat perintah perbaikan bagi pengelola BRT tersebut. “Kami memberikan surat perintah perbaikan ke operator BRT armada yang melebihi ambang batas emisi. Jika pemeriksaan kedua atau ketiga armada yang sama masih ditemukan melebihi ambang bartas emisi akan dikenai bukti pelanggaran atau tilang,” tegas Danang.
Dia juga menegaskan selain ditilang, Dishub Kota Semarang juga akan memberikan sanksi kepada operator BRT Trans Semarang yang emisinya masih melebihi ambang batas.
“Langkah ini menunjukan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai Undang – Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2023 yakni Tentang Uji Emisi. Kegiatan pengujian emisi kendaraan secara berkala juga menyasar untuk kendaraan dinas dan operasional milik Pemerintah Kota Semarang. Jika ada yang melebihi emisi ambang batas harus dilakukan perbaikan dan mengingatkan untuk menggunakan kendaraan sesuai yang diperintahkan,” tandasnya .
Danang juga mengakui, masih sering ditemukan asap gas buang dari armada yang dikeluhkan masyarakat. Sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait masalah teknis kendaraan sehingga berdampak bagi lingkungan.
“Kami akan lakukan pembenahan di operasional BRT agar tidak menimbulkan gas buang atau emisinya melebihi ambang batas. Sehingga meningkatkan pelayanan transportasi massal yang makin nyaman,”ungkap Danang.
“Memang ada keluhan asap di layanan BRT Trans Semarang yang saat ini ada delapan koridor dan empat feeder, karena ada hal teknis misalnya umur armada sudah tua, dan dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) ini menyebut kalau BBM yang dipakai ini tidak sesuai dengan spek mesinnya,” imbuhnya.
Selain melakukan uji emisi, pihaknya telah menerapkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) sejak tahun 2019, dan solar untuk cadangan di armada BRT Trans Semarang. Hal ini dilakukan untuk mendukung penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan penghematan biaya operasional kendaraan.
Salah satu warga, Issatul Haniah (39) mengatakan, kepulan asap BRT memang sering dirasakan cukup menggangu, apalagi ketika saat berhenti atau berjalan di belakang bus tersebut.
“Kalau pas di jalan berpapasan atau di belakang bus kepulan asap dari knalpot busnya cukup mengganggu, jadi panas dan udara sekitarnya juga menjadi tercemar,’’ katanya.
Dia pun berharap segera dilakukan perbaikan mesin dan standard kelayakan operasional armada, agar pelayanan umum menjadi aman dan nyaman.
“Saya rasa upaya dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dishub sudah mengambil langkah tepat sepeti melakukan uji emisi angkutan umum, seperti BRT Trans Semarang, semoga ke depannya bisa lebih massif lagi untuk mencegah pencemaran dari gas buang kendaraan,” harapnya.
Menurutnya, perlu menambah kendaraan operasional yang tahun pembuatannya lebih baru, untuk memastikan pelayanan moda trasnsportasi bisa dirasakan semua masyarakat pengguna BRT Trans Semarang.
‘’Baik dari segi ketepatan waktu dan interval waktu atau ngetem juga bisa makin pendek bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan saat memilih layanan BRT, meski di saat jam sibuk di waktu jadwal berangkat dan pulang kerja atau sekolah yang mengejar waktu sampai ke tujuan. Yang perlu dievaluasi lagi yaitu untuk pengaturan pergerakan penumpang agar dilakukan dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan penumpang di shelter baik itu untuk menaikan dan menurunkan penumpang,” harapnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai juga perlu evaluasi menyeluruh untuk pelayanan BRT Trans Semarang yang beroperasionalnya sudah cukup lama. Sehingga memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Karena dengan adanya pelayanan BRT Trans Semarang telah mengakomodir dan mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya.
Namun, agar pelayanan lebih optimal, dewan minta adanya evaluasi keseluruhan termasuk pengelolaan kerjasama dengan pihak operator BRT Trans Semarang.
“Apakah pengelolaannya sudah sesuai harapan dan kontrak yang dibuat. Mulai dari sisi pelayanan kepada penumpang, driver, fasilitas yang ada, dan pengoperasionalan usia kendaraan yang lebih dari enam tahun. Seharusnya masa pemakaian kendaraan BRT Trans Semarang lima tahun. Termasuk peremajaan yang dilakukan Pemkot Semarang,” paparnya.
Kemudian terkait efektivitas koridor yang selama ini belum optimal bisa dievaluasi Pemkot Semarang. “Apalagi operasional BRT Trans Semarang sudah sejak 2013, perlu ditingkatkan pelayanan yang maksimal agar operasionalnya efektif dan efisien,” katanya
Apalagi saat ini Pemkot telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang baru disahkan untuk mangatur semua hal berkaitan tentang perhubungan. Seperti terdapat aturan terkait Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas /Andalalin, angkutan, parkir dan kebutuhan perhubungan lainnya. Termasuk memberikan sanksi jika melanggar terhadap aturan Perda bagi pelanggar.
Sebenarnya subsidi untuk angkutan massal ini cukup besar anggarannya, misalnya untuk pelayanan BRT Trans Semarang, tiap tahun ada anggaran sebesar Rp 250 miliar, sedangkan dibandingkan dengan pendapatannya sendiri hanya sekitar Rp 30 miliar/tahun. Sehingga totalnya hampir 4 persen dari keseluruhan APBD Kota Semarang,” paparnya..
Untuk itu, dia mendorong layanan BRT Trans Semarang agar bisa memenuhi harapan masyarakat baik itu terkait audit keuangan, respon masyarakat dan pemenuhan rute sehingga dapat melayani dengan optimal serta memberikan akses transportasi yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat.
“Benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh penggunan layanan BRT Trans Semarang,” ujarnya.
Kedepan, untuk mendukung pelayanan sistem moda transportasi di Kota Semarang yang ramah lingkungan dan nyaman bakal dibangun angkutan massal modern berupa Autonomous Rail Transit (ART). Yang mana sistem ART, baru akan diterapkan di Kota Semarang setelah Ibukota Nusantara Indonesia (IKN). Sedangkan untuk implementasi sistem ART di Kota Semarang saat ini tengah dilakukan kajian oleh Pemkot bersama PT KAI.
Hal itu disampaikan Plt Sekda Kota Semarang, Muhammad Khadik, saat menghadiri Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024 tingkat kota Semarang dengan tema Transportasi Maju, Nusantara Baru bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang, Rabu (18/9/2024).
“Ini memang sedang proses untuk bisa diwujudkan nantinya, dan pada Jumat (20/9) besok akan datang tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tindaklanjut dari implementasi sistem moda transportasi ART di Kota Semarang. Nanti untuk konsep pembangunan dengan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersama Pemkot Kota Semarang,” paparnya.
Muhammad Khadik juga menjelaskan, sistem ART ini untuk menghadirkan transportasi massal dengan energi bersih.
“Hal ini sejalan dengan isu global berupaya mengatasi dampak perubahan iklim saat ini. Sehingga harapannya masyarakat juga bisa beralih dari moda transportasi pribadi ke layanan transportasi umum, sekaligus untuk dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan kemacetan di jalan raya,” katanya.
Pemkot Semarang tentunya terus berbenah dan melakukan evaluasi menghadapi tantangan transportasi yang makin kompleks sehingga banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan.
“Apakah itu terkait jumlah penduduk, dampak pemukiman baru, meski dengan segala keterbatasan yang ada kami berupaya yang terbaik. Termasuk saat masuk aduan dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti, yang jelas nanti konsepnya BRT yang sudah tidak layak untuk melayani rute tersebut akan dilayani dengan ART,” paparnya.
Sedangkan untuk trase atau rutenya ada beberapa pilihan. Intinya trase itu hubungkan titik berkumpulnya penumpang seperti dari arah barat (Mangkang), selatan (Banyumanik), timur (Penggaron dan Genuk). Sehingga Dishub Kota Semarang akan menerapkan model transportasi pelayanan trasportasi yang terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.
“Sedangkan untuk ruas jalan yang dilewati ART nanti belum ditentukan, ini masih proses tim yang akan ditemui langsung, ditemui walikota kira- kira, trase mana yang jadi pioneer pertama dulu bisa kita terapkan, begitu mungkin kita padukan dengan dedicaded line yang saat ini sudah kita buatkan perencanaanya jadi kemungkinan punya jalur tersendiri,” paparnya.
“Lalu, dari segi ketepatan waktu, peralihan moda trasportasi kendaraan pribadi ke kendaraan umum cukup efektif dan efisien untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya dan dampak lingkungan,” pungkas Khadik. (HS-06).
