HALO SRAGEN – Lebih dari 200 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sragen, diajak untuk mendaftarkan produknya melalui aplikasi belanja online e-Katalog atau Katalog Elektronik.
Dengan mendaftarkan produknya di aplikasi yang dikembangkan yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa (LKPP) ini, diharapkan pemasaran produk-produk mereka dapat lebih berkembang.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha (PKP), di Hotel Front One Sragen, Jumat (28/06/2024).
Kegiatan ini digelar, untuk memberi bekal pengetahuan bagi pelaku UMKM, agar mereka bisa membuat akun dan memasarkan produknya lewat e-Katalog.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Shahandra Hanitiyo, menyampaikan 5 aspek terkait barang / jasa Pemerintah, yang penting untuk diperhatikan.
Masing-masing adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; memastikan transparansi pengadaan; mengupayakan efisiensi belanja pemerintah; dan mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, seperti dirilis sragenkab.go.id, menegaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masyarakat wajib membeli PDN.
Bupati Yuni mewanti-wanti agar jangan sampai anggaran daerah hanya dibelanjakan untuk pelaku usaha dari luar Sragen.
“Presiden telah memberi instruksi, LKPP sudah memberi wadah, dan Pemerintah Kabupaten Sragen sudah menganggarkan maka tugas UMKM adalah berbenah diri agar gayung ini bersambut. Bayangkan ketika Pemerintah membutuhkan suatu barang/jasa, lalu kita tinggal meng-klik di e-Katalog dan itu ternyata usaha milik warga Sragen, maka roda perekonomian berputar di Kabupaten Sragen.” terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai proses pembayaran, karena Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini memastikan proses pembayaran terhadap UMKM penyedia barang / jasa, menggunakan cash management system, bekerja sama dengan Bank Jateng.
Untuk mempercepat dan menyederhanakan pembayaran, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Sragen, mengambil kebijakan pembayaran secara Cash on Delivery atau COD, sehingga tidak perlu menunggu 3 – 6 bulan untuk mendapatkan pembayaran.
Presiden Jokowi juga melaunching Kartu Kredit Pemerintah untuk mendukung pembayaran di depan.
Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Sragen, dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang mendaftarkan diri di layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik di SPSE.
Bupati Yuni menambahkan bahwa setelah usulan night market di Jalan Raya Sukowati tidak disetujui, saat ini tengah direncanakan untuk pengadaan night market di lingkungan Gedung Sentra Batik yang Baru.
“UMKM di Sragen ada 69.000. Usaha mikro 54.000, kecil 12.000, dan menengah 2.000. UMKM berdaya Sragen ada batik, mebel dan sarung goyor di Kalijambe, beras organik di Sambirejo, dan yang terbanyak makanan olahan tersebar di seluruh Sragen. Jadikan hal ini sebagai kesempatan baru bagi UMKM,” kata dia.
Salah satu peserta bernama Umi Farida, seorang pemilik usaha gamis asal Gemolong, berharap dengan adanya e-Katalog ini maka cakupan promosi produknya lebih luas dari yang sebelumnya hanya melalui media online seperti status WA.
Ia berharap bisnisnya akan semakin berkembang dengan adanya e-Katalog.
Peserta lainnya, Darmono, pengusaha di bidang jasa penyewaan perahu dari Kedungombo, berharap ke depannya e-Katalog akan memasukkan Paket Wisata ke dalam programnya.
Sehingga pengusaha di bidang pariwisata sepertinya, dapat mengembangkan potensi wisata Sragen dengan lebih leluasa. (HS-08)