HALO SEMARANG – Presiden Joko Widodo meminta agar Kerajaan Belanda dapat mendukung Indonesia dalam pengembangan teknologi rendah karbon, serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation atau Undang-undang Antideforestasi Uni Eropa.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, baru-baru ini, di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama antarkedua negara, yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi.
Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN, telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN.
Diharapkan kelak kerja sama ASEAN dengan Belanda juga akan meningkat.
“Walaupun prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” kata Jokowi, seperti dirilis presidenri.go.id.
Kemudian, dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi berharap kepada PM Rutte, agar Belanda dapat memberi dukungan kepada Indonesia, untuk mengembangkan teknologi rendah karbon, hingga mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation.
“Saya juga berharap, Belanda dapat mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia, sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Presiden menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.
“Indonesia telah mengajukan aplikasi keanggotaan OECD, dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (HS-08)
