HALO KENDAL – Pariwisata dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Namun, pembangunan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta didukung oleh semua pihak yang terkait.
Karena itu, Forum Kepariwisataan Kendal menggelar acara Ngopi Bareng bersama para pelaku wisata dan hotel serta stakeholder, di salah satu rumah makan di Kendal, Jumat (10/3/2023).
Acara tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam rangka memajukan pariwisata, serta mencari formula untuk bersama-sama bisa menjual daya tarik pariwisata di Kabupaten Kendal.
Kegiatan tersebut dihadiri diantaranya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kendal, Achmad Ircham Chalid, Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi (Disdagkop) dan UKM, Sutadi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kendal, Cahyanto dan Ketua Perhimpunan Pelaku Wisata Kendal, Sigit.
Achmad Ircham Chalid menyampaikan, bila dikelola dengan baik dan tepat, maka pariwisata akan menjadi potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu maka perlu peran pemerintah untuk pengembangan pariwisata.
Pengembangan pariwisata harus terencana secara menyeluruh. Agar nanti dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dalam segi ekonomi, sosial maupun kultural budaya.
Untuk itu, menurut Ircham, perlu adanya perencanaan dan dukungan dari berbagai stakeholder. Selain itu, harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan wisata dari suatu daerah.
“Terkait hal ini, harus ada kolaborasi semua stakeholder pariwisata untuk bersama-sama memajukan pariwisata Kendal. Harapan kami, bisa segera menyusun paket wisata yang bisa dijual keluar Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Kendal, Cahyanto menyampaima peran harus dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata. Secara garis besar, menurutnya peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur yang tidak hanya dalam bentuk fisik, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, serta pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri.
Menurutnya, pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.
“Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain didalam memainkan peran masing-masing,” tandas Cahyanto.
Untuk itu, dirinya memberi masukan, apa yang menarik dari Kendal harus diangkat bersama-sama. Misalnya semua hal yang terkait dengan kepariwisataan, khususnya pusat oleh-oleh harus ada dan menarik.
“Produk yang ditawarkan harus menarik, harganya juga menarik, pelayanannya harus menarik, begitu juga tempatnya, harus menarik. Semua hal yang terkait hrs menarik,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Cahyanto, konsep yang disusun harus regionalisme, artinya pendekatan yang didasari semangat untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Kendal.
“Baik tradisi maupun budaya religius yang melekat Kendal sebagai Kota Santri,” imbuhnya.
Dari berbagai diskusi, lanjutnya, ada beberapa masukan terkait lokasi strategis untuk tempat menjual berbagai oleh-oleh khas Kendal dari para pelaku UMKM.
Salah satunya yaitu pemanfaatan lahan milik PT KAI, atau stasiun Kendal yang berada di Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kendal.
“Ya tentunya beberapa masukan dari teman-teman terkait pusat oleh-oleh kita tampung, kemudian akan kita kaji bersama nantinya,” ujar Ircham Chalid menanggapi. (HS-06).
