in

Wapres Tiba di Tanah Air, Inilah Oleh-oleh dari Lawatan ke Timur Tengah

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin dan rombongan, tiba di tanah air setelah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Mesir, Rabu (09/11/2022). (Foto : wapresri.go.id)

 

HALO SEMARANG – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin dan rombongan, tiba di tanah air setelah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Mesir, Rabu (09/11/2022).

Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta sekitar pukul 11.45 WIB, setelah menempuh penerbangan kurang lebih 11 jam dari Bandara Internasional Sharm El Sheikh Mesir.

Tampak menyambut kedatangan Wapres di bawah tangga pesawat, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, selama 9 hari Wapres melakukan sejumlah agenda kenegaraan di Timur Tengah, terutama menghadiri KTT Perubahan Iklim COP27 di Sharm El Sheikh, dan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting di PEA dan Mesir.

Pada KTT COP27, Wapres menyerukan kepada seluruh negara di dunia, untuk berkolaborasi dan melakukan aksi nyata dalam mengatasi tiga krisis yang melanda planet Bumi sekarang ini (triple planetary crisis), yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Wapres mengatakan, Indonesia melakukan berbagai strategi dalam menangani perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89 % dengan kemampuan sendiri dan 43,20 %, dengan dukungan internasional,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, seperti dirilis wapresri.go.id.

Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang.

“Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri.

“Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia, selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40.

Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism.

Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.

“Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengingatkan dan menegaskan kepada peserta KTT COP27 bahwa semuanya dan bersama-sama harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim.

“Untuk itu semuanya harus memperkuat kolaborasi berlandaskan dialog dan kepercayaan. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan,” pesan Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya menjaga negara-negara kepulauan, khususnya agar tidak tenggelam. Oleh sebab itu, ia pun mengajak dunia internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada negara kepulauan.

“Kita ingin mengajak dunia internasional untuk memperhatikan masalah negara kepulauan,” kata dia.

Kerja Sama Bilateral

Kemudian, saat bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Presiden PEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Pimpinan Dubai Holding Syekh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, dan Perdana Menteri Mesir Mostafa Kamal Madbouly, Wapres menekankan perlunya peningkatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, khususnya investasi dan perdagangan.

Terkait kerja sama bilateral Indonesia dan Mesir, Wapres mengungkapkan betapa penting hubungan kedua negara.

Mesir merupakan salah satu mitra dagang non-tradisional Indonesia, yang terpenting di kawasan Timur Tengah dan berada dalam urutan ketiga dilihat dari total nilai perdagangan bilateral yang mencapai USD 1,86 miliar pada 2021, setelah Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

Untuk itu, Wapres Ma’ruf Amin meyakini bahwa kerja sama kedua negara, dapat semakin diperkuat melalui pembentukan Joint Trade Committee dan pengembangan Preferential Trade Agreement (PTA).

“Saya mohon dukungan Yang Mulia, agar MoU Joint Trade Committee dapat segera ditandatangani dan inisiatif pembentukan PTA dapat segera dibahas,” harap Wapres, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mesir Mostafa Kamal Madbouly, di Paviliun Kantor Perdana Menteri Mesir, Sharm El Sheikh International Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).

Sebelumnya, saat bertemu Duta Besar Mesir untuk RI Ashraf Mohamed Moguib Sultan di Jakarta pada 5 Oktober lalu, Wapres juga menekankan hal yang sama.

“Saya mencatat adanya tarif bea masuk impor yang tinggi khususnya produk barang jadi, saya harap pemerintah Mesir dapat menurunkan tarif bea masuk. Untuk itu, saya menyambut baik rencana Prefential Trading Agreement Indonesia-Mesir dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Sejalan dengan Wapres, PM Kamal Madbouly pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Mesir juga ingin terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan Indonesia.

Ia ingin melanjutkan hubungan kedua negara yang terjalin sangat baik sejak zaman Presiden RI Soekarno dan Soeharto, serta Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser.

“Kami tentu saja terus berupaya kuat untuk meningkatkan kerja sama bilateral khususnya di bidang kerja sama ekonomi,” tegasnya.

Sebagai informasi, selama 2021 nilai ekspor beberapa komoditas non-migas Indonesia ke Mesir meningkat, yaitu minyak sawit, ban kendaraan, produk kayu, kendaraan penumpang, kelapa, saus dan bumbu masakan, produk kimia, alas kaki dan sabun.

Bahkan selama 3 tahun terakhir, Mesir selalu menjadi salah satu penyumbang transaksi terbesar di Trade Expo Indonesia (TEI). Pada TEI 2019, Mesir menempati peringkat pertama dengan USD 270,51 juta. Pada TEI 2020 dan 2021, Mesir berada di peringkat kedua dengan transaksi USD 244,29 juta dan USD 560,2 juta.

Namun demikian, masih ada tantangan dalam meningkatkan hubungan perdagangan dengan Mesir. Salah satunya adalah kebijakan baru Mesir tentang tarif bea masuk bagi sejumlah produk impor.

Akibatnya, harga produk Indonesia yang masuk ke Mesir tidak kompetitif dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain.

Ke depan, Indonesia perlu terus mengupayakan agar Mesir bersedia menyusun Preferential Trade Agreement (PTA). Sebab, Indonesia perlu memanfaatkan posisi strategis Mesir di kawasan sebagai hub dan pintu gerbang bagi ekspor produk unggulan Indonesia ke pasar negara-negara Arab dan Afrika, khususnya produk minyak sawit, biji kopi, produk ban, produk aki dan produk perikanan.

Saat ini, Kementerian Perdagangan RI sedang memfinalisasi counterdraft MoU pembentukan Joint Trade Committee RI-Mesir (JTC), sebagai mekanisme bilateral untuk peningkatan kerja sama perdagangan, termasuk rencana pembentukan PTA. Draf MoU JTC telah siap ditandatangani secara sirkuler atau langsung.

Penurunan Deforestasi

Sementara itu terkait perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memaparkan sejumlah data konkret mengenai hasil penurunan deforestasi di Indonesia, seperti penghargaan dari Pemerintah Norwegia berupa pembayaran atas kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca serta anggaran dari Bank Dunia.

“Kita sudah mendapatkan Result Based Payment, artinya reward dari pekerjaan kita, yaitu dari Norwegia sebesar 56 juta dolar, itu kira-kira 2 sampai 3 minggu yang lalu. Hari ini saya dapat berita lagi bahwa GCF (Green Climate Fund) World Bank sudah menyerahkan juga kepada BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) sebesar 20,9 juta dolar,” papar Menteri Siti.

“Jadi bukan hanya soal duitnya, tapi bahwa itu adalah hasil kerja keras yang dihargai,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Norwegia membangun kemitraan baru dengan Pemerintah Indonesia di bidang perubahan iklim dan kehutanan melalui dukungan implementasi Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030.

Selain menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, kerja sama tersebut juga mencakup perlindungan dan pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan. (HS-08)

Dua Sekolah di Ungaran Dibobol Maling, Belasan Laptop Raib

Polresta Magelang Bongkar Peredaran Sabu-Sabu Seberat 0,5 Kilogram