HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diharap bisa ikut mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi di beberapa daerah di Jawa Tengah ada yang masuk kategori rawan tinggi. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, beberapa hal yang harus diwaspadai saat masa kampanye ini adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan yang mengarah pada provokasi.
Isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di masyarakat tersebut, harus dicegah. Butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk melakukan pencegahan.
“Pemerintah daerah punya kewajiban untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu. Pemda harus mengintensifkan komunikasi dengan stakeholder lain, seperti TNI-Polri, KPU, Bawaslu, dan intelijen untuk mencegahan potensi kerawanan. Harus ada langkah menguatkan koordinasi guna mencegah potensi konflik horisontal dan vertikal berdasarkan pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024,” ungkap Heri Londo, sapaan akrabnya.
Ditambahkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jateng, rata-rata masuk dalam kategori rawan sedang. Konstruksi IKP ini terdiri dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
“Tingkat kerawanan tertinggi ada di Kota Semarang 73,26, Kabupaten Sukoharjo 70,20, Purworejo 67,11. Daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi ini harus diperhatkan. Butuh pula peran pemerintah daerah agar tingkat kerawanan ini turun,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.
Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih dewasa memaknai demokrasi di Pemilu. Menurutnya masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah seharusnya sudah dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan politik merupakan sikap saling memahami, sikap menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan pilihan, sehingga masyarakat juga tidak terpancing isu-isu SARA yang mengancam persatuan bangsa.
“Keberagaman dan persatuan merupakan aset terpenting yang dimiliki bangsa Indonesia. Aset yang juga menjadi kekuatan besar bagi bangsa ini, hendaknya bersama-sama kita rawat dan pelihara bersama. Kami berharap agar keberagaman dan persatuan tersebut tetap dijunjung tinggi di tengah dinamika pesta demokrasi lima tahunan. Jangan sampai persaudaraan kita sebagai saudara, sebangsa, dan se-Tanah Air luntur hanya karena perbedaan pandangan politik,” tegasnya.
Sementara Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak membaca setiap informasi di media sosial, seiring dengan masuknya tahapan kampanye Pemilu 2024.
“Kerawanan yang sedang kami amati itu dari cyber. Potensi terjadinya hoaks, hate speech, dan upaya-upaya provokasi terus kami pantau,” kata Nana dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/11/2023).
Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, media sosial menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan yang mengarah pada provokasi.
Oleh karena itu, antisipasi terus dilakukan termasuk mewanti-wanti masyarakat agar lebih pandai dan bijak dalam membaca informasi di media sosial. “Jangan sampai kemudian masyarakat di Jawa Tengah ini dengan mudah mengikuti berita-berita yang belum tentu benar,” kata Nana.
Ia berharap, masyarakat bijak dalam membaca perkembangan yang ada di media sosial. Supaya tidak mudah terbawa isu hoaks, hate speech, dan provokasi.
Pemantauan cyber tersebut dilakukan secara simultan dengan melibatkan instansi terkait. Koordinasi dengan TNI-Polri, Kejaksaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terus dilakukan untuk mengantisipasi banjir hoaks, ujaran kebencian, dan upaya yang mengarah pada provokasi.
Bahkan deklarasi Pemilu Damai di Jawa Tengah juga sudah dilakukan. Nana berharap, para tokoh masyarakat, maupun pimpinan partai politik bisa terus mensosialisasikan pemilu damai agar pelaksanaan tahapan pemilu di Jawa Tengah berjalan sejuk, nyaman, dan damai. Sebagai informasi, tahapan kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang.(Advetorial-HS)
