HALO SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Selain memastikan proses hukum berjalan tuntas, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menekankan pentingnya perlindungan masa depan korban, terutama keberlanjutan pendidikan mereka.
“Yang paling penting adalah korban. Mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka tetap berani sekolah karena masa depan mereka masih panjang,” kata Taj Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity, Kamis (7/5/2026).
Gus Yasin juga mengapresiasi keberanian para korban serta dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), yang ikut mendampingi hingga kasus tersebut terungkap ke publik.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang bergerak bersama-sama mendampingi korban agar berani berbicara,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jawa Tengah juga menegaskan penguatan program Kecamatan Berdaya sebagai garda depan perlindungan kelompok rentan. Program tersebut fokus pada pemberdayaan serta pendampingan hukum bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk melatih tenaga paralegal di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Kami sudah berkolaborasi untuk memperkuat pendampingan masyarakat melalui pelatihan paralegal,” katanya.
Langkah pencegahan juga dilakukan di lingkungan sekolah umum. Pemprov Jateng, kata dia, kini mengoptimalkan deteksi dini melalui screening kesehatan guna mengidentifikasi potensi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Merespons kondisi sebagian korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Taj Yasin memastikan pemerintah daerah akan memberi dukungan pendidikan agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya.
“Insya-Allah kami berkomitmen, masyarakat yang tidak mampu akan kita bantu biaya sekolahnya secara gratis,” tegasnya.
Terkait pengawasan di lingkungan pondok pesantren, Pemprov Jateng juga menggandeng Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) melalui program Tilik Pesantren. Program tersebut rutin memberikan edukasi kepada pengasuh pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pada 10 Mei nanti, melalui RMI Putri kami kembali berkolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Gus Yasin menyebut Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga. Aturan tersebut akan terus dievaluasi dan diperkuat agar menjadi payung hukum perlindungan terhadap kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.(HS)
