HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, yang dilaksanakan di salah satu rumah makan di Kota Kendal, Selasa (2/8/2022).
Acara dihadiri oleh Pj Sekda Kendal, Sugiono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tavip Purnomo, Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab dan para kepala OPD terkait, serta diikuti oleh para kepala desa/kelurahan, para pengusaha hotel dan restoran, dan para stakeholder terkait.
Acara juga menghadirkan empat nara sumber, Komandan Kodim 0715/Kendal, Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Ronaldwin, Ketua Komisi A DPRD Kendal, Munawir, dan Anggota Komisi A DPRD Kendal, Harianto.
Dalam sambutannya Pj Sekda Kendal, Sugiono menyampaikan, bahwa salah satu sumber potensi yang harus digali adalah pendapatan asli daerah.
“Di mana pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah, yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggungjawab,” terangnya.
Pj Sekda menjelaskan, peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah,” jelasnya.
Pj Sekda juga menegaskan, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
“Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandasnya.
Pj Sekda juga memaparkan, ada 11 pajak daerah yang berlaku saat ini, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
“Selain itu, juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” paparnya.
Pj Sekda juga mengungkapkan, bahwa kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah.
“Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak daerah maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan bisa mendorong pembangunan daerah ke arah yang lebih baik, maju, dan merata, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud,” ungkapnya.
Kemudian acara dilanjutkan dengan acara Forum Goup Discussion (FGD) Akselerasi Organisasi Digital Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.
Komandan Kodim 0715/Kendal, Letkol Inf Jenry Polii dalam pemaparan materinya mengatakan, terkait tugas sebagai TNI, tugas utamanya adalah menjaga pertahanan negara, negara yang aman maka rakyat, termasuk para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman.
Sehingga masyarakat dan pelaku usaha, bisa melaksanakan kewajibannya membayar pajak pendapatan kepada negara. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk komitmen bersama tertib membayar pajak daerah, khususnya di Kabupaten Kendal demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kendal, Munawir menyampaikan, pajak ini merupakan sektor yang sangat penting dan wajib ditaati oleh masyarakat. Mengingat kemajuan daerah tergantung dengan pendapatan pajak daerahnya.
Ia juga mengajak semua masyarakat di Kabupaten Kendal untuk mendukung program Pemerintah Daerah termasuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan daerah, karena pendapatan pajak digunakan untuk pembiyaan dan pembangunan negara.
“Baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, yang mana intinya manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” ungkap Munawir.(HS)
