HALO BOYOLALI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akan mengedepankan pencegahan pelanggaran pada pesta demokrasi 2024 nanti. Upaya pencegahan yang massif, sekaligus dilakukan untuk menurunkan beban yang harus ditanggung Bawaslu, dibanding menjaring pelanggaran sebanyak-banyaknya.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka, dalam rapat kerja bersama 35 bawaslu kabupaten dan kota, di Kantor Bawaslu Boyolali, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Fajar menjelaskan arah kebijakan Bawaslu saat ini lebih mengedepankan pencegahan, tetapi tanpa melupakan fungsi-fungsi lain dari Bawaslu.
Menurut Fajar, pencegahan yang lebih terstruktur dan berskala masif, akan mampu menurunkan angka pelanggaran dan sengketa yang terjadi nanti saat tahapan berlangsung.
“Turunnya angka pelanggaran nanti bukan berarti fungsi penanganan pelanggaran tidak berjalan dengan baik, melainkan itu menjadi bukti bahwa strategi pencegahan yang kita terapkan telah berjalan efektif,” kata Fajar.
Fajar menambahkan, pencegahan yang efektif akan mengurangi beban yang ditanggung Bawaslu, baik dari segi biaya, tenaga hingga waktu dalam menangani pelanggaran atau sengketa.
“Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tentu tidak bisa diselesaikan secara instan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dan melibatkan pihak-pihak lain. Dengan adanya pencegahan yang efektif, hal-hal tersebut diantisipasi,” kata Fajar.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jateng, Anik Sholihatun, Anik menjelaskan fokus utama perumusan strategi pada rapat ini, adalah mengenai pencegahan saat tahapan verifikasi faktual.
Hal ini berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lampau di mana pelanggaran lebih banyak terjadi di masa tersebut.
Anik juga mengatakan dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai antisipasi saat pemetaan dan penyusunan daerah pemilihan (dapil). Anik menjelaskan sesuai dengan tahapan pemilu yang telah dikeluarkan oleh KPU, proses penyusunan dapil akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober nanti.(HS-08)
