HALO PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, guna mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan serta pembangunan desa, dengan peserta para kepala desa dan camat di wilayahnya.
Acara tersebut dibuka oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro di pendopo kabupaten, Jumat (22/8/2025).
Dalam arahannya, Bupati Anom berharap Penyelenggaraan workshop bisa membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan desa, dan menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jateng, dan Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Anom juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Desa telah memberikan dampak besar, salah satunya adalah kewenangan desa dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri.
“Kondisi ini tentu menuntut peran serta seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa,” kata Anom, seperti dirilis pemalangkab.go.id.
Anom memaparkan fokus utama prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya dalam mendukung, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah Pusat sebagai acuan.
Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi percepatan implementasi Desa Digital, dan pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
Bupati Anom dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan Dana Desa di Kabupaten Pemalang tahun 2025, yaitu sejumlah kurang lebih Rp256 miliar.
Dana Desa yang sudah tersalurkan hingga saat ini mencapai lebih dari Rp209 miliar. Hingga Agustus persentase penyaluran Dana Desa telah mencapai 81,46 % dari total alokasi yang ditetapkan.
Pada akhir sambutan, Bupati berpesan kepada para peserta workshop agar mengikutinya dengan sebaik mungkin, dan ditindaklanjuti dengan menerapkannya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan plakat dari BPKP kepada Bupati Pemalang, dan narasumber, serta penyerahan plakat dari Bupati Pemalang kepada narasumber.
Usai acara selesai, dilanjutkan pelaksanaan diskusi panel yang dipandu oleh moderator Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutuko Raharjo dengan 4 narasumber yaitu, Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan pada Kementerian Desa, Kepala KPPN Tegal, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (HS-08)
