HALO SEMARANG – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan menyelesaikan pembangunan 13 bendungan pada tahun ini.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Jarot Widyoko mengatakan 13 bendungan itu dibangun untuk memperkuat ketahanan sumber daya air.
Bendungan tersebut meliputi Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Bendungan Karian di Lebak, Provinsi Banten; Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; dab Bendungan Leuwikerisdi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya di Jawa Barat;
Selain itu juga Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Provinsi Bali; Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat; Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT; Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan; Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; dan Bendungan Sepaku Semoi. Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Jarot Widyoko mengatakan untuk mengejar target tersebut, anggaran sebesar Rp 6,12 triliun telah dialokasikan dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2023, yang berjumlah Rp 41,94 triliun dengan rincian Rp 39,42 triliun untuk program ketahanan sumber daya air dan Rp 2,52 triliun untuk program dukungan manajemen.
“Terkait tambahan anggaran pada program ketahanan sumber daya air di pagu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang pertama ada tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun difokuskan untuk mendukung target penyelesaian 13 bendungan. Termasuk juga Bendungan Karian yang sumber pendanaanya dari pinjaman luar negeri. Lalu, tambahan yang kedua sebesar Rp 1,12 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang ditargetkan selesai awal 2023 supaya selanjutnya bisa dilaksanakan impounding dan pada 2024 sudah dapat berfungsi,” kata Jarot,seperti dirilis pu.go.id.
Di samping itu, tambahan anggaran yang kedua dengan nilai Rp1,12 triliun tersebut juga dialokasikan untuk beberapa studi terkait operasional bendungan seperti kajian sempadan, penataan kawasan, serta studi sedimentasi waduk, dan kajian longsoran hulu bendungan.
Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga akan melanjutkan 10 pembangunan bendungan lainnya yang alokasinya akan berlanjut ke tahun anggaran berikutnya yang meliputi Bendungan Tiga Dihaji, Bener, Jragung, Marangkayu, Bagong, Bulango Ulu, Budong-Budong, Meninting, Manikin dan Way Apu.
“Target utama di tahun 2023 juga untuk pembangunan bendungan dan danau, dengan pagu anggaran sebesar Rp 14,20 triliun yang digunakan untuk kelanjutan pembangunan 13 bendungan yang ditargetkan selesai. Kami juga melaksanakan pembangunan bendungan baru, yaitu Jenelata dan Riam Kiwa, yang sumber pendanaannya melalui pinjaman luar negeri. Lalu ada Bendungan Mbay di NTT yang pembangunannya sudah dimulai dari 2021. Sesuai penjelasan Menteri PUPR pada Raker lalu, kami juga akan memulai pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat dan melakukan revitalisasi pada 6 danau,” tambah Jarot.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 hektar dengan alokasi sebesar Rp 5,83 triliun.
Lalu, untuk pembangunan prasarana air baku sebesar Rp2,32 triliun dengan penyediaan air baku berkapasitas 2,6 meter kubik per detik, dan pembangunan 28 unit embung.
Kemudian, pada program Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun 2023 akan dialokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 353.000 orang pada program P3TGAI dan Operasi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air berpola padat karya.
Adapun capaian progres keuangan dan fisik pada TA 2022 per 31 Agustus, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah merealisasikan 46,91% atau sebesar Rp 20,64 triliun, dengan realisasi progres fisik di lapangan sebesar 53,92%.
“Jika dilihat dari prestasi serta progres keuangan maupun fisik, dibandingkan dengan progres rata-rata di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air masih berada di atas. Sebagai contoh untuk fisik, sudah mencapai 53,92% sedangkan untuk rata-rata progres fisik di Kementerian PUPR masih 49,51%. Lalu untuk keuangannya, kami sudah menarik 46,91%, sedangkan secara menyeluruh Kementerian PUPR capaiannya 42,97%,” kata Jarot. (HS-08)
