HALO SEMARANG – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand, untuk jemaah haji Indonesia.
Dalam pengecekan di Madinah, baru-baru ini, anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah menyayangkan kurangnya upaya pemerintah, dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.
“Kita sangat menyayangkan, mengingat jumlah jemaah haji kita sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah. untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri ?” ujar Luluk, seperti dirilis dpr.go.id, pada Minggu (9/6/2026).
Timwas Haji DPR melakukan inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa.
Luluk mengharapkan pemerintah untuk lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.
“Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” jelasnya.
Menurut Luluk, penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat.
“Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?” papar Politisi Fraksi PKB ini.
Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor.
“Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand,” tambahnya.
Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia.
“Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi,” ucap Luluk.
Partisipasi BUMN
Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji.
Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya, menjadi hal yang positif untuk terus digali terkait dengan kebutuhannya.
“Kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita, seperti Id Food atau RNI untuk melihat kemungkinan, sekaligus peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang akan datang, khususnya yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi para jamaah haji kita,” kata Luluk.
Luluk menambahkan pemerintah harus jeli melakukan review perjanjian perdagangan Indonesia dan Arab Saudi, agar upaya Indonesia untuk masuk ke dalam sistem penyedia penyelenggaran haji dapat berjalan maksimal.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku siap dari sisi DPR selaku pemangku kebijakan dari sisi pengawasan, untuk menyelesaikan jika nanti muncul kendala di lapangan.
“Saya kira kan pemerintah ini sudah punya ya kontak-kontak bisnis yang ada di sini, dan bisa dilakukan G to G atau B to B itu gitu. Kalau B to B makanya juga peluang bagi BUMN namanya kita mau liat regulasi seperti apa tadi sempat ada isu kaitannya dengan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Sehingga BUMN kita juga bisa berkontribusi secara maksimal dan mengambil peran strategis karena ini menyangkut apa ya cuma kita yang jumlahnya ratusan ribu kan sayang kalau kemudian ini justru terus menerus uang keuntungan itu mengalir ke tetangga kita,” tuturnya. (HS-08)
