HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko kembali menegaskan pentingnya pendekatan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan provinsi. Ia mendorong agar infrastruktur dasar di daerah pinggiran dan kawasan tertinggal di Jawa Tengah menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran dan program lintas OPD.
Menurut Heri, saat ini masih banyak wilayah di Jawa Tengah—terutama di bagian selatan, barat daya, dan pesisir utara—yang tertinggal secara aksesibilitas, kualitas infrastruktur jalan, jaringan air bersih, hingga fasilitas pelayanan dasar.
“Pembangunan yang adil bukan hanya soal angka APBD, tapi soal siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Kita tidak boleh biarkan desa-desa di perbatasan provinsi terus tertinggal,” tegasnya.
Data dari dokumen perencanaan pembangunan provinsi menunjukkan bahwa akses infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan internet masih menjadi tantangan serius di banyak daerah. Sementara itu, isu ketimpangan antarwilayah juga masuk dalam daftar isu strategis daerah dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Heri Pudyatmoko menilai bahwa penyusunan program infrastruktur saat ini masih terlalu fokus pada nilai proyek, bukan pada fungsi sosial dan konektivitas antardaerah.
“Sering kali kita temukan pembangunan jembatan tanpa jalan penunjang, jalan diperbaiki tapi tidak konek ke sentra produksi, atau air bersih dibangun tapi tidak menjangkau rumah tangga miskin. Ini harus diubah,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola alokasi anggaran yang belum memperhitungkan rasio kebutuhan dengan capaian.
Heri mengusulkan agar pemetaan kebutuhan infrastruktur berbasis indikator sosial dan spasial dijadikan acuan utama dalam Musrenbang hingga proses perencanaan teknis oleh Dinas PU Bina Marga dan Dinas Cipta Karya.
“Kita butuh model perencanaan yang partisipatif, teknis, dan responsif terhadap ketimpangan. Tidak semua daerah bisa disamakan. Karakter geografi dan sosialnya berbeda,” jelasnya.
Heri Pudyatmoko juga menyarankan penguatan koordinasi antar-OPD teknis, khususnya antara Bappeda, Dinas PU, dan Dinas PMD, agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah kosong pembangunan. Ia menekankan perlunya menyatukan data jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi agar program peningkatan konektivitas benar-benar menyatu dari pusat hingga desa.(HS)
