HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyerukan kepada pemerintah daerah agar tidak lagi memandang urbanisasi sebagai ancaman. Sebaliknya, urbanisasi harus dilihat sebagai peluang strategis untuk memperkuat reintegrasi sosial dan pemerataan pembangunan.
Menurut Heri, laju perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terus meningkat setiap tahun bukan sekadar fenomena demografis, tetapi sinyal sosial yang perlu dibaca secara cermat oleh para pemangku kepentingan.
“Orang pindah ke kota karena melihat harapan. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dikelola dengan cerdas agar tidak menciptakan ketimpangan baru,” ujar Heri.
Heri menyayangkan masih banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat reaktif terhadap urbanisasi. Seperti pembatasan dokumen kependudukan bagi pendatang atau pengabaian wilayah permukiman informal.
Menurutnya, pendekatan semacam ini hanya akan memperkuat segregasi sosial di perkotaan.
Ia menilai, urbanisasi bisa menjadi momentum membangun kembali relasi sosial antara desa dan kota. Terutama jika disertai dengan kebijakan penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ruang publik.
“Jangan sampai orang yang pindah ke kota malah menjadi warga yang tak diakui. Justru mereka membawa dinamika baru yang bisa memperkaya ruang sosial kota,” jelasnya.
Dalam konteks Jawa Tengah, Heri menyoroti pentingnya sinergi antara kabupaten-kota di kawasan aglomerasi seperti Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Ia menekankan pentingnya rencana tata ruang yang inklusif dan sensitif terhadap arus migrasi, baik dari sisi hunian, pekerjaan, maupun budaya.
Heri juga menyoroti dampak sosial dari urbanisasi terhadap keluarga dan komunitas. Ia menyebut bahwa banyak keluarga migran yang tercerai karena tekanan ekonomi dan adaptasi sosial yang sulit, yang berdampak pada meningkatnya angka pekerja anak, pekerja informal, hingga kriminalitas usia muda.
“Inilah mengapa kita butuh kebijakan yang tidak hanya melihat statistik ekonomi, tapi juga kualitas hubungan sosial yang terbangun di kota,” tegas politisi Gerindra itu.
Untuk itu, Heri mendorong Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota agar membentuk pusat-pusat integrasi sosial berbasis komunitas di kawasan padat pendatang. Pusat-pusat ini bisa menjadi tempat bertemunya warga lama dan baru dalam kegiatan kebudayaan, pelatihan kerja, hingga dialog warga.
Ia juga menyarankan agar desa asal migran tetap dilibatkan dalam proses migrasi. Misalnya dengan mendorong skema kerja sama antarwilayah yang mendukung mobilitas produktif dan pemanfaatan remitansi untuk pembangunan desa.
“Kalau tidak ada komunikasi antara kota dan desa, maka yang terjadi adalah hilangnya identitas sosial pendatang dan rusaknya solidaritas lokal,” tuturnya.
Heri memungkasi, bahwa arah pembangunan sosial harus mengakui dinamika mobilitas manusia. Bagi Heri, urbanisasi yang dikelola dengan adil dan manusiawi justru akan menjadi fondasi bagi tatanan sosial yang lebih inklusif, dinamis, dan berkelanjutan.
“Ini soal keberanian melihat masa depan sebagai kesempatan, bukan ancaman. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita memanusiakan warga dalam setiap kebijakan pembangunan,” pungkasnya.(HS)
