HALO KENDAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dikuasai pengusaha besar atau pemodal, melainkan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.
Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Komisi IX dari Dapil I Jawa Tengah, Muh Haris, saat kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Mendukung Program Makan Bergizi Gratis bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPRD Kendal, Minggu (8/2/2026).
“Pentingnya pengawasan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi ini harus dikritisi, karena program MBG seharusnya ditujukan untuk masyarakat lokal, tidak boleh hasilnya justru dinikmati oleh kelompok besar,” tandasnya.
Menurut Muh Haris, bahan baku MBG seharusnya berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini dinilai mampu mengungkit perekonomian lokal karena warga bisa menjual hasil bumi ke dapur MBG.
“Kalau di Kabupaten Kendal ini ada 100 dapur MBG, maka dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian masyarakat lokal,” ujarnya.
Sasaran kegiatan sosialisasi difokuskan kepada generasi Z, karena merupakan kelompok penerima manfaat program. Muh Haris mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir.
“Alhamdulillah, atensi dari peserta luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir dan bersemangat mengikuti kegiatan sosialisasi ini,” ungkapnya.
Menanggapi isu MBG yang disebut akan diganti dengan uang makan tunai, Muh Haris menilai hal tersebut kurang tepat.
“MBG merupakan program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan dan dihormati sebagai kebijakan strategis nasional,” jelasnya.
Sementara terkait adanya beberapa dapur SPPG MBG yang sempat tutup karena adanya keterlambatan anggaran yang turun, Muh Haris menyebut hal itu masih wajar karena program berada pada tahap awal.
“Masih dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor. Namun pada akhirnya, insyaallah program ini akan berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Sedangkan untuk daerah terpencil yang belum terjangkau program MBG, Muh Haris menyampaikan pemerintah masih melakukan tindak lanjut.
“Alokasi anggaran MBG secara nasional pada 2026 mencapai Rp 335 triliun, yang diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat program hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.(HS)
