
HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan satu komando dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19. Termasuk ketika akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan akan mendukung penuh terhadap keputusan yang diambil Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19, termasuk ketika di seluruh Pulau Jawa mesti diterapkan PSBB.
“Kami siap saja dengan segala skenario. Kami akan mengikuti komando dari pusat. Pokoknya keputusan apa yang dari pusat akan kami dukung,” kata Ganjar, Selasa (12/5/2020).
Termasuk ketika Pemerintah Pusat memberi kelonggaran kebijakan pada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian. Terhadap dua pilihan kebijakan tersebut, Ganjar menegaskan telah melakukan persiapan.
“Ketika kami diberikan kewenangan untuk improvement di daerah, akan kami lakukan. Tapi seandainya nanti pusat menyampaikan, semua harus PSBB, kami juga akan lakukan,” katanya.
Untuk improvement, kebijakan yang telah diambil Ganjar adalah dengan menerapkan gerakan Jogo Tonggo atau menjaga tetangga. Sementara kesiapan jika PSBB diterapkan di seluruh Pulau Jawa, Ganjar mengatakan masih dalam tahap perhitungan dampak-dampaknya.
“Persiapan pertama adalah menghitung dampaknya. Pasti nanti akan banyak yang di rumah, pasti nanti membutuhkan logistik, pasti membangun sistem transportasi yang sangat terbatas,” katanya.
Selain penghitungan perekonomian dan logistik tersebut, Ganjar mengatakan yang patut diperhitungkan adalah dampak keamanan. Untuk itu menggandeng TNI-Polri serta seluruh kekuatan masyarakat bakal dia lakukan.
“Sampai seandainya, jangan lupa front paling akhir, dalam hal ini tenaga medis dan rumah sakit, akan kami lengkapi. Pokoknya semua skenario dari pusat kami siap,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.
Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual membahas tentang evaluasi penanggulangan Covid-19, Selasa (12/5/2020).
“Kontribusi Pulau Jawa itu memegang 70 persen kasus. Di Pulau Jawa saja meninggalnya 82 persen, sembuhnya 56 persen. Kemudian kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa,” kata Harmensyah.
Harmensyah mengatakan, pemberlakuan PSBB itu bertujuan untuk menekan kurva lonjakan Covid-19, karena belum semua daerah menerapkan PSBB.
“Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Harmensyah mengatakan, penerapan PSBB itu perlu didukung pemerintah pusat, TNI-Polri dan pemerintah daerah.(HS)