HALO SEMARANG – Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwi Budi Sutrisno, mengajak jajarannya untuk mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikan Dwi Budi Sutrisno dalam acara Rekonsiliasi Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023, di Lingkungan Balai Besar Wilayah III, di Hotel Savana Malang, baru-baru ini.
Dalam acara itu, dia mengingatkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran harus teruji.
Adapun untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas merupakan tanggungjawab bersama.
“Saya mengajak kepada seluruh jajaran BMKG agar tetap bekerja keras dan bersungguh-sungguh serta selalu berupaya secara terus menerus mempertahankan capaian atas Opini WTP dari BPK RI di tahun-tahun mendatang, ” kata Dwi Budi, seperti dirilis bmkg.go.id.
Perlu diketahui, capaian Opini WTP yang diraih BMKG telah dipertahankan selama delapan tahun berturut-turut, sejak 2015 hingga tahun 2022.
Menurut dia, untuk mempertahankan Opini WTP bukanlah hal yang mudah, perlu kerja keras dan cerdas yang dilakukan seluruh komponen BMKG.
Hal ini juga sesuai semangat rekonsiliasi keuangan untuk mempertahankan Opini WTP, melalui penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2023 yang akuntabel dan berkualitas menuju BMKG berkelas dunia.
“Untuk mewujudkan BMKG berkelas dunia perlu membangun dan menjaga trust kepercayaan dari semua pihak,” kata dia.
Kepercayaan dapat terbangun, apbila publik percaya BMKG mampu mewujudkan Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu juga mewujudkan Undang-Undang No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG), yaitu memberikan layanan MKG yang prima, SDM yang Tangguh, andal, dan terpercaya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum dan SDM, Petrus Demon Sili, menyampaikan untuk menghadapi pemeriksaan BPK RI perlu penguatan SDM dan tata kelola keuangan, Barang Milik Negara, dan kearsipan yang baik.
Adapun Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Muslihhuddin menyampaikan perlunya penataan organisasi dan tata laksana.
Juga diperlukan integrasi sistem layanan terpadu satu pintu di UPT daerah dan pusat, mendorong dan mengoptimalkan peran media massa lokal serta mengembangkan dan menguatkan peran PPID di UPT.
Kemudian Inspektur Nasrul Wathon menyampaikan pentingnya manajeman resiko yang menyangkut kombinasi budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
Sedangkan Kepala Biro Perencanaan Aries Erwanto menyampaikan tentang ketentuan dan mekanisme hibah serta percepatan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (HS-08)
