HALO SEMARANG – Kota Semarang kerap dilanda banjir, dan salah satu penyebab utamanya adalah pelanggaran terhadap kaidah dan ketentuan pembukaan lahan untuk pembangunan. Lahan yang seharusnya menjadi area resapan air kini banyak yang berubah menjadi kawasan permukiman dan gedung baru. Menanggapi hal ini, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang berencana membentuk tim pengawasan pengendalian pembangunan gedung dengan melibatkan berbagai instansi dan pemangku wilayah.
“Dalam waktu dekat, kami akan membentuk tim untuk mengkaji masalah ini dan menentukan tindakan yang tepat,” ujar Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, Irwansyah, Minggu (13/4/2025).
Ia menegaskan bahwa semua instansi terkait, mulai dari PU, Disperkim, hingga camat dan lurah, serta partisipasi masyarakat, akan digerakkan untuk meningkatkan pengawasan.
Irwansyah menyoroti masalah bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai atau di atas saluran kota. “Bangunan yang melanggar ini harus segera ditertibkan oleh instansi terkait. Saya berharap Satpol lebih proaktif, tidak perlu menunggu surat peringatan dari Distaru untuk bertindak,” tambahnya.
Selain itu, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya ini. “Perubahan perilaku masyarakat, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas umum, sangat membantu keberhasilan program pemerintah. Jika pola perilaku masyarakat tidak berubah, sulit bagi pembangunan saluran untuk maksimal,” jelas Irwansyah.
Tim pengawasan ini juga akan fokus pada pengembang yang melanggar kaidah tata ruang dan bangunan. “Di wilayah seperti Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Tembalang, dan Genuk, kami akan memastikan pengembang memenuhi kajian hidrologi. Pembuangan air harus diatur agar tidak semua masuk ke sungai, melainkan diserap di kawasan permukiman melalui embung atau resapan,” pungkasnya.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan penanganan banjir di Semarang dapat lebih efektif, memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan.(HS)
