HALO JEPARA – Polres Jepara mengerahkan Satuan Polisi Perairan (Satpolair), untuk mengamankan dan mengatur calon penumpang kapal di dermaga pelabuhan penyeberangan Kartini Jepara, Jumat (19/08/2022).
Kasat Polairud AKP Lukman Fuadi, menjelaskan kegiatan pengamanan bersama TNI tersebut, merupakan bentuk pelayanan, untuk memastikan keamanan, ketertiban dan kelancaran para calon penumpang kapal pada saat kegiatan penyeberangan.
“Ini sebagai bentuk pelayanan agar pengguna jasa penyeberangan merasa aman dan nyaman sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif pada saat berlangsungnya kegiatan penyeberangan,” kata Kasat Polairud, seperti dirilis humas.polri.go.id.
Selain pengamanan, pihak Satpolairud Polres Jepara juga menyampaikan imbauan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kami juga menyampaikan dan menginggatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati pada saat diatas kapal, menjaga barang bawaannya serta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan,” kata dia.
Pemberantasan Mafia
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jepara juga meresmikan Posko Satgas Pemberantasan Mafia, di Pelabuhan Penyeberangan Pantai Kartini Jepara, Selasa (16/8/2022).
Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Ayu Agung mengatakan, ide membuat posko satgas pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara sudah ada sejak satu tahun terakhir.
“Sebenarnya idenya sudah lama sekali, dan mengingat tupoksi dari kejaksaan bukan hanya tentang hukum, tapi kami juga menyediakan pelayanan masyarakat juga,” kata Ayu, seperti dirilis jatengprov.go.id.
Disampaikan, fungsi dari posko juga untuk pengaduan masyarakat mengenai pungutan liar, yang terjadi khususnya di wilayah pelabuhan Jepara dan mengedukasi masyarakat agar sadar hukum.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan apresiasinya, atas terbentuknya posko satgas pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara pada Kejaksaan Negeri Jepara.
Menurutnya, keberadaannya sangat penting, karena keberadaan mafia pelabuhan yang meresahkan masyarakat. Bahkan lebih buruk lagi dapat merugikan negara, karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang membuat minat investor menjadi lebih rendah.
“Saya menaruh harapan besar, agar satgas yang dibentuk dapat meminimalisir segala penyimpangan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Jepara,” kata Edy.
Edy menambahkan, masyarakat juga perlu kita dorong bersedia proaktif melaporkan sekecil apapun bentuk penyimpangan yang terjadi dipelabuhan.
“Saluran aduan publik perlu kita buka seluas-luasnya, agar masyarakat yang menjadi korban praktik mafia menjadi paham kemana harus melaporkannya,” tegasnya. (HS-08)
