HALO SEMARANG — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk menghadirkan tenaga ahli di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, mempertanyakan dasar dan urgensi kebijakan tersebut, terutama karena hingga kini belum pernah dibahas di forum resmi Banggar.
Menurut Herlambang, kebijakan apa pun yang menyangkut belanja daerah semestinya berpijak pada prinsip efisiensi dan kebermanfaatan publik, sebagaimana semangat yang tengah digelorakan pemerintah pusat.
“Kalau kita lihat, semangat pemerintah pusat adalah efisiensi—supaya belanja benar-benar tepat sasaran. Nah, persoalannya, sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk hal-hal yang tidak mendesak? Itu yang perlu dikaji,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Semarang tersebut, Rabu (29/10/2025).
Herlambang mengaku terkejut saat menemukan adanya rencana perekrutan tenaga ahli di sejumlah OPD dalam paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, padahal pembahasan di Banggar belum pernah dilakukan.
“Saya kaget ketika di paparan dinas muncul usulan tenaga ahli, padahal di Banggar belum dibahas sama sekali. Ini jadi pertanyaan besar. Kalau kemampuan keuangan OPD belum kuat, seharusnya jangan terburu-buru,” ungkapnya.
Politikus Gerindra tersebut menilai, rencana itu rawan menimbulkan polemik apabila klasifikasi dan mekanisme rekrutmen tenaga ahli tidak dijelaskan secara transparan. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan kesan politis.
“Kita tidak menolak keberadaan tenaga ahli, tapi klasifikasinya harus jelas. Jangan sampai malah jadi ajang balas budi politik. Kalau itu yang terjadi, bisa jadi tontonan memalukan bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herlambang menyoroti bahwa di tengah berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kesenjangan sosial, pemerintah seharusnya memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Empati terhadap kondisi masyarakat harusnya jadi prioritas. Kalau ada anggaran yang belum begitu mendesak, mestinya bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting,” imbuhnya.
Ia menegaskan, Banggar DPRD Kota Semarang akan menunggu pembahasan resmi dari Pemkot terkait rencana tersebut. Herlambang berharap kebijakan ini tidak dijalankan secara tergesa-gesa dan benar-benar melalui kajian mendalam, agar tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari.(HS)
