HALO SEMARANG – Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra menilai buruk koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam mencegah banyaknya kecelakaan di perlintasan sebidang.
Eddy pun meminta keduanya segera melakukan koordinasi mendetail dan membuat program-program untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat.
“Ini menurut saya harus ada pembicaraan yang lebih detail bagaimana kita menyelesaikan ini, ini sudah warning. Dalam tiga setengah tahun ada hampir 1.000 kali (999-Red) kecelakaan. Itu luar biasa jelek menangani sesuatu. Harus ada koordinasi langsung Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI,” kata Eddy, dalam rapar dengar pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Politikus Partai Gerindra ini, juga mengingatkan besarnya dampak yang diterima oleh korban kecelakaan, akibat tidak segera diselesaikannya masalah perlintasan sebidang ini.
“Meninggal 317, luka berat 250, luka berat ini kita tidak tahu apakah setengah hidup, atau cacat itu kan membuat hidupnya sangat susah sekali, karena kecelakaan. Karena kita semua tidak memperhatikan dengan baik, tidak menjaga dengan baik, kita tidak memberikan solusi yang baik di perlintasan sebidang ini,” kata Eddy, seperti dirilis dpr.go.id.
Menurut dia, berdasarkan laporan PT KAI, jumlah perlintasan sebidang mencapai 4.292 lokasi di sepanjang jalur kereta api yang mencapai 6.000 kilometer.
Dari total 4.292 perlintasan sebidang, hanya 1.499 lokasi yang dijaga. Adapun yang tidak dijaga mencapai 1.576 lokasi, dan perlintasan liar mencapai 1.037 lokasi.
Dengan banyaknya kecelakaan akibat banyaknya perlintasan yang tidak dijaga ini, Eddy menyinggung pihak terkait untuk segera melakukan tindakan prioritas.
“Tidak usah kita (bicara) membangun flyover atau underpass, tetapi dijaga dulu aja sudah lumayan. Tetapi kan ini banyak juga yang tidak di jaga. Kenapa dijagapun tidak bisa? Kalau belum bisa pintu permanen, bambu aja yang penting tidak ada kecelakaan tapi dijaga. Nah ini tugas siapa?” tegas legislator dapil Sumatera Selatan I ini.
Eddy menilai, dengan program penanganan bisa dimulai dengan pemanfaatan corporate social responsibility (CSR) dari PT KAI dan kerja sama dengan lembaga terkait lainnya.
“Maksud saya dengan adanya pertemuan ini, mari kita buat suatu program-program yang berkoordinasi, bagaimana menyelesaikan secara cepat, lebih cepat, semua ikut. Termasuk PT Kereta Api pernah tidak membangun sesuatu di perlintasan sebidang? Tidak kan. Padahlal pendapatan cukup besar terutama di Sumatera, pengangkutan batu bara,” kata Eddy. (HS-08)
